JAKARTA – Tensi politik kian menghangat pasca pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU. Ada dua pasangan capres dan cawapres yang telah mendaftarkan diri yakni pasangan Joko Widodo- KH Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto- Sandiaga Salahudin Uno. Dikahwatirkan bakal muncul isu ‘dosa masa lalu’ dalam persaingan pertaturangan Pilpres 2019untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya.
Capres Jokowi dikhawatirkan bakal mendapatkan ‘serangan’ soal Kasus korupsi pengadaan bus transjakarta dan peremajaan angkutan umum reguler di Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 senilai Rp 1,5 triliun. Kasus ini terjadi saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan capres Prabowo dikhawatirkan bakal selalu dikaitkan dengan kasus pelanggaran HAM.
Pengamat Politik dari Indonesia Publik Institute (IPI), Jerry Masei mengatakan jika isu lama dimunculkan kembali sangat membahayakan, maka akan terjadi persaingan yang tidqak sehat dan tidak menggambarkan pendidikan politik certas ke masyarakat. Namun Jerry menyakini isu isu korupsi Busway dan HAM bakal muncul kembali.
”Isu korupsi Busway itu bakal muncul, saracen jilid 3 bakalan bangkit, isu HAM dan PKI bakal muncul, sara, itu tidak bisa hilang dalam kontestasi politik,” katanya saat berbincang dengan FIN di Jakarta, kemarin (13/8).
Bahkan, kata Jerry, isu lainnya yang bakalan dimunculkan seperti mahar politik, ingkar janji seorang pemimpin dan sebagainya. Menurutnya, pertarungan dalam perebutan kursi nomor 1 di Indonesia ini seharusnya dapat dilakukan dengan cara politik etis bukan politik praktis.
”Isu mahar juga dimainkan, tapi ini dinamika politik. Kalau tidak ada isu tidak rame, ini kebisangan piblik, bukan mendidik untuk pemilih. Hindari politik praktis, kedepankan politik etis melalui program jangan menyerang lawan,” jelasnya.
Karena itulah, lanjut Jerry, aparat penegak hukum baik, Kejaksaan , KPK dan Kepolisian harus duduk bersama guna membahas antisipasi jika ada kasus masa lalu yang muncul di tengah pertarungan Pilpres 2019. Pasalnya jika tidak ada langkah antisipasi ini dapat menimbulkan efek negatif para pendukung capres cawapres.
”Misalkan korupsi busway, memang ini agak sulit aparat hukum. Coba singkirkan itu, agar persaingan politik sehat. Kalau dikeluarkan bisa jadi bahaya, jangan main ke ranah sana. Bagaimana bawaslu kejaksaan KPK dan Polri menyikapi hal ini, harusnya isu itu jangan di bawa ketika dalam kontestasi pilpres,” tegasnya.
