BANDUNG – Calon Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar mendapat julukan calon kepala daerah Jawa Barat terkaya. Hal itu terlihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan nominal di atas Rp 36 Miliar.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Yayat Hidayat membacakan daftar LHKPN empat pasangan calon gubernur Jabar dalam acara dekalarasi LHKPN di Gedung Sate, Bandung, kemarin (17/4).
Sebelum membacakan nominal, Yayat meminta kepada cagub untuk berdiri setelah disebut namanya. ”Untuk seluruh cagub yang disebut dimohon untuk berdiri sejenak,” kata Yayat.
Kontestasi nomor urut satu, Cagub Ridwan Kamil memiliki harta kekayaan sebanyak Rp 13.305.083.657, wakilnya Uu Ruzhanul Ulum Rp 2.994.188.614. Paslon nomor dua yakni TB Hasanuddin Rp 11.980.743.012 dan wakilnya Anton Charliyan lebih besar dengan jumlah Rp 29.049.224.450.
Cagub dan Cawagub nomor tiga yakni Sudrajat Rp 22.038.556.460 dan Cawagub Ahmad Syaikhu Rp 2.050.144.684. Sedangkan Cagub terkaya yakni Deddy Mizwar sebesar Rp 36.009.603.466 dan wakilnya Dedi Mulyadi Rp 6.153.682.991.
Dalam data LHKPN tersebut terlihat bahwa Demiz –sapaan Deddy Mizwar tertinggi dari semua paslon. Sedangkan yang memiliki harta kekayaan terendah adalah cawagub Ahmad Syaikhu.
Pada kesempatan itu sejumlah calon kepala daerah baik di pemilihan gubernur maupun kabupaten/kota di Jawa Barat, mendapat pembekalan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Aula Barat Gedung Sate, kemarin (17/4).
Wakil Ketua KPK, Basari Panjaitan mengingatkan semua kontestan agar bisa menjaga Pilkada yang berintegritas. Apalagi sebut dia, korupsi dikalangan kepala daerah masih terus terjadi.
Dia juga menyebutkan berdasarkan data KPK, sampai saat ini ada 18 gubernur dan 75 bupati/wali kota atau wakilnya yang terjerat kasus korupsi.
”Saya berharap, pemimpin terpilih di Jawa Barat nanti jangan sampai masuk grup ini,” ujar Basaria dalam kegiatan yang dirangkap dengan deklarasi LHKPN.
Basaria tak menampik kalau besarnya ongkos politik kerap membuat para kepala daerah ini goyah. Rata-rata biaya pilkada bupati/wali kota sekitar Rp 20-30 miliar, sedangkan kekayaan calon rata-rata Rp 7-9 miliar. Untuk gubernur tentu jumlahnya lebih besar lagi. Dalam kondisi seperti ini muncullah oknum-oknum yang mengambil jalan pintas korupsi.
