Dana Super Besar di Pilgub Jawa Barat

94

DANA kampanye dalam pilgub Jawa Barat 2018 ini telah disepakati yaitu sebesar Rp 473.000.000.000. Angka ini diperoleh dari rumusan yang digunakan oleh setiap KPUD yang ada di Indonesia dengan berdasarkan peraturan KPU No.5 Tahun 2017 tentang dana kampanye.

Dana kampanye yang sangat besar ini akan digunakan untuk tujuan sosialisasi pasangan calon. Sosialisasi pasangan calon ini dapat dilakukan dengan melalui enam item. Di antaranya, biaya rapat umum, tatap muka, pertemuan terbatas, kemudian jasa manajemen konsultasi, dan terakhir alat peraga kampanye.

Hal ini sangat besar dibutuhkan mengingat begitu luasnya Jawa Barat secara geografis. Adapun yang diperlukan dari dana kampanye ini adalah penggunaan dana itu sendiri secara maksimal dan efektif dari masing-masing pasangan calon.

Sebagai contoh alat peraga kampanye boleh diperbanyak oleh masing-masing pasangan calon sampai 150 persen jumlahnya dari yang ditetapkan.

Lihat Juga:  Sinergis Budayakan Literasi

Sebagai contoh, baliho, span­duk, maupun umbul-umbul boleh diperbanyak sampai 150 kali dibandingkan dari jumlah yang ditetapkan oleh KPUD. Alat-alat ini termasuk selembaran, leaflet, pamflet, dan poster.

Di sisi lain dengan begitu banyaknya dana yang dibu­tuhkan, maka membuat pa­sangan calon gubernur mela­kukan berbagai strategi agar bisa mengumpulkan dana yang besar. Mengingat besar­nya geografis Jawa Barat maka membutuhkan dana kampanye yang jumlahnya pasti minimal puluhan mi­liar bahkan bisa mencapai ratusan miliar.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dana kampanye yang telah ditetapkan, mak­simal untuk Jawa Barat adalah Rp 473.000.000.000. Artinya dengan rumusan dari 10 per­sen jumlah kepala keluarga (KK) di Jawa Barat itu saja, maka dana yang dibutuhkan mencapai angka Rp 473.000.000.000.

Lihat Juga:  Coba Arahkan Gepeng ke Pesantren

Tapi, di luar itu bahwa ke­butuhan dana yang sangat besar tidak mungkin hanya dipenuhi oleh pasangan calon itu sendiri. Sehingga dibutu­hkan strategi dalam bentuk patungan, udunan, atau gotong royong istilahnya agar dapat membiayai kegiatan-kegiatan pasangan calon tersebut.

Begitu besarnya dana yang dibutuhkan sehingga mem­buat pihak KPUD juga beker­jasama dengan lembaga-lembaga lain atau institusi lain untuk mengawal penggunaan dana kampanye ini.

Di sisi lain berbicara dana tentunya dapat membantu sosialisasi dari kegiatan kam­panye ini di daerah masing-masing, termasuk di Provin­si Jawa Barat. Seperti diketa­hui telah dilakukan penan­datanganan kerjasama an­tara KPUD Jawa Barat dengan Perguruan Tinggi se-Jawa Barat yang melibatkan sekitar 30 Perguruan Tinggi (PT) baik negeri maupun swasta.

Lihat Juga:  Menakar Masa Depan Gotze di Bayern

Ada istilah baru konsep yang ditawarkan bersifat electain­ment atau election entertain­ment. Konsep ini tentunya digunakan dalam rangka untuk menyentuh atau meng-cover para pemilih pemula yang biasanya disebut kaum milenial. Dengan konsep ini, diharapkan partisipasi pemi­lih dapat mencapai lebih dari 80 persen DPT yang ada. Tentunya penggunaan dana kampanye atau semakin be­sar dana kampanye diharap­kan juga dapat meningkatkan partisipasi pemilih bagi ma­syarakat Jawa Barat. Semakin banyak masyarakat Jawa Ba­rat yang terlibat dalam pesta demokrasi ini baik pemilihan bupati, wali kota, maupun pemilihan gubernur ini maka hasil dari pilkada ini juga akan semakin memiliki legalitas yang baik bagi masyarakat Jawa Barat itu sendiri. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.