Cimahi Kejar Target Peroleh Nilai Sakip A

CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi menargetkan meraih nilai ’A’ dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 2018.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Cimahi, Tata Wikanta mengatakan, target ini ditetapkan setelah Cimahi mendapatkan nilai B pada 2017 lalu. Namun, untuk mewujudkan tersebut harus memperbaiki kekurangan. Menurutnya, berdasarkan evaluasi, ada perbaikan, di antaranya monitoring evaluasi (monev) keuangan dan kinerja seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Dirinya menuturkan, komponen ini sekarang kita coba supaya lebih meningkat lagi skornya.

Dirinya menjelaskan, keinginan dilakukan dengan cara pembinaan skepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Untuk itu, Pemkot Cimahi mengundang tim dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia untuk memberikan bimbingan teknis (Bimtek).

”Kemarin pada posisi B. Posisi ini kita baru ditatanan 12 SKPD, tapi yang sekarang menjadi semua SKPD,” jelas Tata ketika ditemui kemarin (1/3). Tata menuturkan, dalam RPJM ada indikator kinerja utama (IKU) Wali Kota dan IKU SKPD yang harus sinkron dari RPJM ke Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang kemudian kepada program dan kegiatan.

Untuk pengendalian keuangan terkait SAKIP, Tata menyebutkan ada Inspektorat yang melakukan evaluasi secara rutin dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara untuk kegiatan pihak Bappeda dan Adbang melakukan monitoring dan evaluasi (Monev).

”Jadi kita terus mengawasi. Disamping perencanaan yang sudah tersistem, pelaksanaannya pun kita pantau, sampai sejauh mana kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan,” cetus Tata.

Sementara saat disinggung adanya celah kebocoran dalam anggaran, Tata mengaku, pihaknya akan semaksimal mungkin berupaya untuk tidak keluar dari kolidor aturan.

”Kalau pun itu ada, ada institusi yang mengawasi. Secara internal ada inspektorat ada BPK yang sedang meriksa dan BPKP juga sama. Kita berharap semua SKPD sudah melakukan on the track artinya ada dalam aturan regulasi yang benar.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini saya kira sudah bukan waktunya bermain main diranah yang tidak benar,’’ pungkas dia. (ziz/yan)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan