Cimahi Dijadikan Pilot Project KPK

70
ACHMAD NUGRAHA/JABAR EKSPRES
MUSRENBANG : Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (kiri) memberikan penghargaan peringkat pertama Musrenbang, kemarin (12/4).

CIMAHI – Rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi Kota Cimahi akan dijadikan Pilot Project oleh Divisi pencegaha Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada kabupaten/kota di Jawa Barat.

Hal tersebut dikatakan Kepala Inspektorat Kota Cimahi, Untung Udianto saat ditemui di ruang kerjanya, di Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Jalan Demang Hardjakusuma, belum lama ini.

Menurut Untung, salah satu upaya Pemerintah Cimahi dalam pencegahan korupsi adalah dengan memulai pembenahan sistem yang baik dan terintegrasi dimana sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.

Sebelumnya, lanjut Untung ada beberapa format yang harus diisi dan dibahas bersama yang kemudian dimonitoring dan evaluasi (MONEV). Dari hasi meonev yang sudah dilaksanakan banyak hal yang dibenahi.

“Rapat terakhir rencana aksi se Jabar, semua kabupaten/kota diundang. Disitulah Cimahi ditunjuk sebagai percontohan oleh divisi pencegahan KPK. Berat juga sih, sebab kita juga masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Tapi ini akan menjadi tantangan,” ujarnya.

Untung menyebutkan, ada beberapa langkah dalam rencana aksi tersebut. Dan rencana aksi sebenarnya sudah terstruktur. “Ada sembilan program perencanaan pencegahan korupsi yang akan dijalankan,” sebut Untung.

Dijelaskannya, dari perencanaan tersebut, dibuat sistem perencanaan daerah (Simrenda) yang mengaplikasi masuk dalam satu sistem yang akan dikunci semua. Termasuk mulai dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Sehingga tak ada program atau pembangunan yang secara tiba tiba dibuat tanpa perencanaan sebelumnya.

“Jadi tidak bisa seenaknya menerobos diluar perencanaan yang sudah ada. Nggak bisa masuk ditengah tengah. Itu salah satu bagian pencegan dan sistem. Semua dilakukan utuk menghindari dana siluman agar tidak ada anggaran yang tak jelas tau tau ada,” jelasnya.

Untung menuturkan, aksi pencegahan korupsi yang dilakun pihak pemerintah juga dengan membentuk bagian baru pada Pengadaan Barang dan Jasa yaitu memisahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP).”Rencana aksinya dan sudah dilakukan dan sekarang ada pokja ULP,” tuturnya.

Tidak hanya itu, rencana aksi pencegahan korupsi juga dilakukan dengan membenahi sistem pelayanan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Saat ini, lanjut Untung, diperizinan bukan hanya KPK tapi ada Ombudsman dan Kemenpan serta Depdagri. “Semua keperizinan. Banyak pembenahan pembenahan, sebenarnya dulu sudah bagus, tapi karena perkembangan jaman, pelayanan dan kebijakan berubah. Sehingga harus dibenahi juga. Perubahan pada prosedur dan SOP,” bebernya.

Sementara aksi pencegahan korupsi yang dilakukan pihak keuangan antara lain dengan memberlakukan pembayaran non tunai. Dimana setiap SKPD dengan sistem yang langsung menyambung kepada pihak keuangan. Sehingga setiap pembayaran yang dilakukan SKPD akan melalui transfer bank yang dilakukan keuangan.

“Sekarang uang tunai yang ada dikas SKPD terbatas maksimal 5 juta,”ucapnya.

Penguatan Aparat pengawas intern pemerintah (APIP) juga dilakukan untuk aksi pencegahan korupsi ini. Untung mengatakan, karena penambahan pegawai terbatas maka pihaknya mendidik karyawan yang ada untuk mengikuti perkembangan kebijakan dengan tujuan petugas pemeriksa harus lebih tahu dari apa yang diperiksa.

“Kita ikutkan mereka diklat dengan BPKP,” katanya.

Pembenahan juga dilakukan pada manajemen ASN dengan melakukan open bidding untuk mengisi kekosongan pejabat. Selain itu, untuk penempatan pegawai, mereka melakukan uji kompetensi agar karyawan yang ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Sementara untuk mencegah korupsi waktu, maka diberlakukan pula absen dengan menggunakan fingerprint.

“Otomatis akan ada pemotongan gaji jika melakukan keterlambatan,” terangnya.

Untuk Badan Pendapatan, menurut Untung, mereka mengajukan sistemnya. Mulai dari pendataan PBB, pemutakhiran data dan juga dengan pembayaran yang dilakukan melalui bank. Setiap tahun harga tanah dan bangunan selalu berubah. Sehingga dengan pemutakhiran data tersebut diharapkan akan mendongkrak pendapatan.

Aksi juga dilakukan oleh bagian aset dengan perombakan dan pembenahan sistem. Serta ada beberapa sektor strategis dengan sistem pada setiap dinas. Seperti Diskominfo mereka yang mengintegrasi semua sistem. Bahkan aksi pencegahan korupsi juga dilakukan sampai ketingkat kecamatan dengan menggunakan sistem untuk pelayanan publiknya.

“Apakah KPK menilai rencana aksi 2017 ini dianggap baik. Sehingga kita dijadikan percontohan. Tapi yang jelas walaupun memang sangat berat namun kami harus bisa melaksanakan aksi tersebut. Dalam satu tahun ini kita lakukan aksinya dan kalau sudah bagus kita tidak usah membuat rencana aksi lagi tapi kita tinggal menjalani apa yang sudah ada,” pungkasnya. (ziz/yan).

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here