Buru Koruptor, Jaksa Pamer Tabur 31.1

49
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mochammad Rum (tengah) di Kantor Kejagung, Jakarta.

JAKARTA – Kejaksaan RI terus memaksimalkan penangkapan buronan tindak pidana korupsi melalui program Tabur 31.1. Program ini diklaim dapat memberikan rasa tidak nyaman bagi para koruptor dimanapun tempat persembunyiannya.

”Melalui program ini kita tunjukan tidak ada tempat yang aman bagi koruptor,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum), Moh Rum di Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin (11/7).

Selasa (10/7) Malam, tim Intelejen Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berhasil menangkap seorang buronan terpidana Thamrin Tanjung. ”Thamrin dinyatakan DPO dan kita amankan di Cilandak Town Square kemarin malam pukul 21:50 wib,” jelasnya.

Menurutnya, berdasar eksekusi terhadap terpidana sesuai dengan Putusan MA Nomor: 720K/Pid/2001 Tanggal 11 Oktober 2001.  Thamrin Tanjung merupakan terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penerbitan CP-MTN PT Hutama Karya dengan nilai Rp 1,05 triliun dan USD 471.000.000 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach). Terpidana dikenakan hukuman pidana penjara selama 2 tahun, pidana denda Rp 25.000.000 (subsidair 6 bulan penjara) dan uang pengganti sebesar Rp 8.000.000.000.  ”Terpidana terlibat kasus tindak pidana korupsi atas proyek jalan Tol JORR yang merugikan negara lebih dari 1 Trilyun rupiah,” ujarnya.

Thamrin Tanjung menjadi buroan Kejaksaan setelah permohonan grasinya kepada Presiden ditolak pada bulan April 2018.  Kejaksaan berharap terpidana   Thamrin Tanjung segera membayar uang pengganti sebesar Rp 8 Miliar.

Beberapa waktu lalu, Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S Maringka juga mengatakan kinerja jajaran Intelijen Kejaksaan RI hingha kini telah menangkap 111 buronan berbagai tindak pidana. Penangkapan melalui program Tabur 31.1 ”Yang kita amankan dari awal program Tabur 31.1 sudah 111 buronan,” katanya.

Jaksa Agung HM Prasetyo menambahkan dengan adanya program Tabur 31.1 membuat tidak adanga tempat persembunyian bagi buronan yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana. ”Adanya tabur 31.1 tidak ada tempat yang aman bagi pelaku pidana,” katanya.

Melalui Program Tangkap Buron 31.1 (Tabur 31.1) Korps Adhyaksa berkomitmen untuk menuntaskan penanganan perkara pidana. 31 Kejaksaan Tinggi (Kejati) di seluruh Indonesia dibebani tanggung jawab untuk setidaknya menangkap satu buronan pelaku kejahatan setiap bulan.

Kejaksaan saat ini juga tengah bekerja keras mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi (Tipikor). Pada triwulan pertama 2018 jajaran Pidsus Kejaksaan menyelamatkan kerugian negara senilai Rp 507,65 miliar.

Jumlah tersebut berasal dari eksekusi denda, uang pengganti serta hasil lelang barang rampasan dalam penanganan perkara tipikor. Sementara ditahap penyidikan dan penuntutan, Korps Adhyaksa mampu menyelamatkan uang negara sebesar Rp 1,35 triliun.

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun Kejaksaan juga mencatatkan kinerja gemilang terkait pemulihan keuangan negara. Pada triwulan pertama 2018, tercatat sudah Rp 242,98 miliar uang negara yang berhasil dipulihkan Bidang Datun. Rp 242,08 miliar diantaranya berasal dari eksekusi Yayasan Supersemar.

Presiden hingga kini belum menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Tim Terpadu memburu buronan di luar negeri yang diketuai Wakil Jaksa Agung. Tim yang berada di bawah Menko Polhukam ini sempat tidak dapat menjalankan tugas n fungsinya beberapa tahun terakhir.

Tim Terpadu ini merupakan gabungan berbagai intansi seperti Kejaksaan RI, Imigari, Kemenlu dan lainnya. ”Memang sampai saat ini belum bergerak karena masih menunggu Perpres. Jadi kita menunggu itu,” kata Jan S Maringka.

Dia menjelaskan, selain belum adanya Perpres juga disebabkan kosongnga jabatan Wakil Jaksa Agung yang sempat kosong beberapa tahun lali, padahal anggaran melalui APBN sudah disiapkan. Dan kenyataannya, lanjut Jan Maringka, saat ini posisi Wakil Jaksa Agung yang sudah diisi oleh Arminsyah, namun tidak ada anggarannya. Ia berharap anggaran tim terpadu dapat disediakan pada tahun depan melalui APBN-P.

”Mudah-mudahan melalui APBN-P bisa saja dapat anggaran, agar kinerja Intelijen Kejaksaan bisa dalam cakupan besar, dengan kerjasama dengan tim terpadu,” tegasnya.

Disinggung soal perkembangan pemburuan buronan kasus BLBI seperti Djoko Tjandra yang saat ini berada di Papua Nugini (PNG), Jan Maringka mengatakan hingga saat ini masih dalam pemburuan tim Adhyaksa monitoring center. Namun, Jan yakin jika tim terpadu kembali aktif akan lebih efektif Intelijen Kejakaaan dalam pemburuan buronan BLBI tersebut.

Djoko Tjandra berangkat ke Port Moresby, Papua Nugini (PNG) pada 10 Juni 2009 menggunakan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Keberangkatannya itu, satu hari sebelum keluarnya putusan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh kejaksaan terkait Djoko Tjandra, pemilik PT Era Giat Prima dan Syahril Sabirin, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI).

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan selaku eksekutor, memanggil Djoko Tjandra pada Selasa (16/6) dan Senin (22/6), namun dia mangkir, hingga dilayangkan kembali panggilan ketiga untuk Jumat (26/6/2009) dan hingga saat ini Djoko Tjandra masih menghirup udara bebas di PNG.

Diketahui, tim terpadu awalnya diketuai Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto, Tim itu bertugas menangkap buronan koruptor, terutama yang kasusnya ditangani Kejaksaaan Agung, serta menyelamatkan aset negara yang diduga dilarikan para buronan tindak pidana.

Tim dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor Kep-54/Menko/Polhukam/12/2004 tanggal 17 Desember 2004 yang telah diperbarui dengan Keputusan Menko Polhukam nomor Kep-05/Menko/Polhukam/01/2009 tanggal 19 Januari 2009 dan beranggotakan sejumlah instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). (LAN/FIN/ign)

~ads~

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.