NGAMPRAH– Satu nama untuk menduduki jabatan Sekda Bandung Barat telah dikantongi oleh Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna.
Namun, sampai saat ini, Bupati belum mau menyampaikannya ke publik dan masih menunggu momentum tepat untuk mengumumkannya sambil terus mendengar aspirasi masukan dari berbagai kalangan.
“Sudah ada satu nama pilihan saya tapi kan tetap saya harus mendengar masukan-masukan dari masyarakat sebagai bahan perbaikan ke depan agar Bandung Barat ke depan bisa lebih maju sesuai dengan jargon kami lumpat,” ujar Umbara, Minggu (7/10).
Dia mengemukakan, nama yang ditunjuk sebagai Sekda KBB itu pasti akan disampaikan ke publik. Saat ini biarkan semua berproses karena dari surat yang disampaikan Panitia Seleksi Sekda ada tiga nama dengan nilai tertinggi.
Jadi keputusannya, ujar dia, tidak akan melenceng dari tiga nama tersebut. Yakni, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Asep Sodikin, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Asep Wahyu FS, dan Asda III KBB Agustina Piryanti.
Umbara menilai, sosok ketiga pejabat itu baik dan dari ranking juga tidak terlalu jauh. Dia meminta ketiganya tetap kompak dan dua figur yang tidak terpilih nanti harus bisa menerima karena jabatan Sekda yang ditunjuk hanya satu orang. SKPD juga tetap harus solid dan mendukung siapapun yang dipilih. “Jabatan Sekda ini bukan pilkada yang masing-masing personnya harus siap menang dan siap kalah. Mereka tetap harus kompak, solid karena Sekda adalah orang nomor satu di posisi ASN,” ujar dia.
Umbara menuturkan, dalam mengambil keputusan penentuan Sekda, dia memang berhati-hati betul. Apalagi kondisi saat ini sangat berbeda jauh dengan pengalamannya ketika menjadi Ketua DPRD, di mana pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.
Sementara sekarang dia sebagai bupati harus menentukan keputusan strategis dalam kapasitas sebagai individu dan tidak boleh ada campur tangan atau intervensi orang lain.
Oleh karena itu, tutur Umbara, pihaknya sudah meminta masukan dari berbagai kalangan untuk mencari figur terbaik. Keputusan yang diambil harus baik untuk masyarakat, bukan hanya birokrasi.
