BPRS HIK Parahyangan Punya Gedung Baru

Bantu Pelaku Usaha di Kabupaten Bandung

192
MAKSIMALKAN PELAYANAN: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (ketiga kiri) disaksikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat Sarwono (dari kiri), Founder Harta Insan Karimah (HIK) Grup Fuad Bawazier, Komisaris Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) HIK Parahyangan Budi Yuwono, Direktur Utama BPRS HIK Parahyangan Toto Suharto, Wakil Bupati Bandung Gun Gun Gunawan, dan Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Sukarelawati Permana menandatangani prasasti peresmian Kantor Pusat dan Kantor Cabang Cileunyi BPRS HIK Parahyangan di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (13/3). Semakin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap BPRS, maka kehadiran BPRS HIK Parahyangan ini diharapkan bisa semakin dikenal dan menjadi bagian solusi atau alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan akses perbankan.

CILEUNYI – Untuk memperluas pelayanan di bidang perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) HIK Syariah meresmikan gedung baru di Jalan Percobaan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Direktur Utama PT BPRS HIK Parahyangan Toto Suharto mengatakan, atas dasar persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) keberadaan Kantor Pusat dan Kantor Cabang Cileunyi resmi dipindahkan.

’’Harapan kami keberadaan kantor baru ini bisa meningkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat serta nasabah kepada BPRS HIK. Sehingga, nantinya akan berimbas terhadap peningkatan kinerja perusahaan,’’ ujar Toto kepada wartawan kemarin (13/3).

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang hadir untuk meresmikan gedung baru tersebut mengatakan, keunggulan regulasi perbankan di Jabar adalah bagian dari keberhasilan program Pemerintah Jawa barat yang bekerja sama dengan perbankan.

”Saya sangat mengapresiasi atas keberhasilan tersebut. Selain itu, saya berharap dengan adanya gedung baru ini bisa meningkatkan keunggulan yang telah diraih khususnya kemudahan akses untuk pelaku usaha kecil,’’ ungkap Aher.

Wakil Bupati Bandung, Gun Gun Gunawan mengaku, mengapresiasi adanya BPRS ini. Sebab, keberadaaannya dipastikan bisa memberikan kemudahan usaha bagi warga Kabupaten Bandung.

”Ini merupakan bagian implementasi pemerintah daerah tentunya di Kabupaten Bandung. Sebab akan membantu dalam sisi permodalan,” kata Gun Gun.

Dia memaparkan, di Kabupaten Bandung tercatat ada sekitar 1.490 Usaha Kecil Menengah (UKM) yang membutuhkan permodalan. Makanya, dengan hadirnya perbankan berkonsep syariah ini, diharapkan bisa bersinergitas dalam memajukan perekoniomian masyarakat di Kabupaten Bandung.

’’Tidak hanya modal. Tapi, peminjam juga butuh bimbingan dalam operasionalnya. Semoga dengan adanya BPRS ini bisa membantu warga di Kabupaten Bandung untuk menjalankan usahanya,’’ tuturnya.

Di bagian lain, berdasarkan kualifikasi dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset BPRS ini terbesar di Kantor Regional (KR) 2 Jawa Barat dengan kisaran nilai Rp 1 triliun lebih. Kepala OJK KR 2, Sarwono mengungkapkan, berdasarkan potensi tersebut BPRS harus terus meningkatkan keunggulannya.

”Alhamdulillah, BPRS di Kantor Regional 2 adalah aset terbesar. Namun, jika ukurannya di Indonesia, Jawa Barat ini peringkat kedua setelah DKI Jakarta. Artinya, Ini harus lebih ditingkatkan agar nilai kemanfaatannya bisa sangat meluas,” paparnya. (mg3/yan)

~ads~
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.