CILEUNYI – Untuk memperluas pelayanan di bidang perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) HIK Syariah meresmikan gedung baru di Jalan Percobaan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
Direktur Utama PT BPRS HIK Parahyangan Toto Suharto mengatakan, atas dasar persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) keberadaan Kantor Pusat dan Kantor Cabang Cileunyi resmi dipindahkan.
’’Harapan kami keberadaan kantor baru ini bisa meningkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat serta nasabah kepada BPRS HIK. Sehingga, nantinya akan berimbas terhadap peningkatan kinerja perusahaan,’’ ujar Toto kepada wartawan kemarin (13/3).
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang hadir untuk meresmikan gedung baru tersebut mengatakan, keunggulan regulasi perbankan di Jabar adalah bagian dari keberhasilan program Pemerintah Jawa barat yang bekerja sama dengan perbankan.
”Saya sangat mengapresiasi atas keberhasilan tersebut. Selain itu, saya berharap dengan adanya gedung baru ini bisa meningkatkan keunggulan yang telah diraih khususnya kemudahan akses untuk pelaku usaha kecil,’’ ungkap Aher.
Wakil Bupati Bandung, Gun Gun Gunawan mengaku, mengapresiasi adanya BPRS ini. Sebab, keberadaaannya dipastikan bisa memberikan kemudahan usaha bagi warga Kabupaten Bandung.
”Ini merupakan bagian implementasi pemerintah daerah tentunya di Kabupaten Bandung. Sebab akan membantu dalam sisi permodalan,” kata Gun Gun.
Dia memaparkan, di Kabupaten Bandung tercatat ada sekitar 1.490 Usaha Kecil Menengah (UKM) yang membutuhkan permodalan. Makanya, dengan hadirnya perbankan berkonsep syariah ini, diharapkan bisa bersinergitas dalam memajukan perekoniomian masyarakat di Kabupaten Bandung.
’’Tidak hanya modal. Tapi, peminjam juga butuh bimbingan dalam operasionalnya. Semoga dengan adanya BPRS ini bisa membantu warga di Kabupaten Bandung untuk menjalankan usahanya,’’ tuturnya.
Di bagian lain, berdasarkan kualifikasi dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset BPRS ini terbesar di Kantor Regional (KR) 2 Jawa Barat dengan kisaran nilai Rp 1 triliun lebih. Kepala OJK KR 2, Sarwono mengungkapkan, berdasarkan potensi tersebut BPRS harus terus meningkatkan keunggulannya.
”Alhamdulillah, BPRS di Kantor Regional 2 adalah aset terbesar. Namun, jika ukurannya di Indonesia, Jawa Barat ini peringkat kedua setelah DKI Jakarta. Artinya, Ini harus lebih ditingkatkan agar nilai kemanfaatannya bisa sangat meluas,” paparnya. (mg3/yan)