BPMU Bantu Penuhi Biaya Operasional

BANDUNG – Bantuan Pen­didikan Menengah Universal (BPMU) Provinsi Jawa Barat merupakan program pemerin­tah daerah, berupa pembe­rian dana kepada SMA/SMK swasta dan Madrasah Aliyah (MA).

Melalui program ini sekolah diharapkan bisa menerapkan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS). Yaitu kebeba­san untuk melaksanakan pe­rencanaan, pengelolaan dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Ahmad Hadadi, mengatakan anggaran BPMU berasal dari APBN dan APBD. Terdapat beberapa program yang bersifat final, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu terdapat program BPMU yang sesuai dengan rencana pembangu­nan jangka menengah daerah (RPJMD). RPJMD ini diren­canakan untuk program lima tahun, sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.

”Pada tahun 2018 ini, di Jawa Barat ada transisi guber­nur. Sehingga ada beberapa kebijakan yang berbeda dari sebelumnya. Misalnya, saat ini ada program Sekolah Jabar Juara, Jabar Masagi, termasuk perhatian kepada pondok pesantren,” ujar Hadadi se­perti dilansir di laman resmi Disdik Jabar.

Tentunya, menurut kadisdik, hal tersebut perlu alokasi ang­garan, samahalnya dengan BPMU, BOS daerah. Dan ang­garannya dari alokasi angga­ran pendidikan. ”Dengan begitu analoginya kan se­perti kue yang dibagi-bagi,” ujar Hadadi.

Dana BPMU SMA/SMK swasta dan MA Provinsi Jawa Barat adalah bantuan dana untuk membantu sekolah dalam memenuhi biaya ope­rasional. Bantuan hibah ter­sebut disalurkan dalam rangka menunjang penca­paian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan kebu­tuhan dasar minimal melalui kegiatan penyediaan aksesi­bilitas dan penguatan kelem­bagaan sekolah.

Hadadi mengatakan dana tersebut dapat dikeluarkan manakala terdapat dalam APBD. Penjabarannya terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). BPMU ini bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan SMA/SMK Swasta dan MA di Jawa Barat yang bermutu, terjangkau, dan ter­buka bagi semua.

”Kami membuka diri untuk penyelesaian masalah-ma­salah pendidikan, kami sadar pendidikan ini tidak mudah, ini adalah kebutuhan dasar masyarakat. Pemprov Jabar berupaya memberikan per­hatian pada pendidikan, termasuk anggaran yang signifikan, sehingga dapat meringankan masyarakat, termasuk masyarakat yang tidak mampu bisa sekolah,” ujar Hadadi. (vanni/ign)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan