Beberkan Pabrik Pembuang Limbah

Sepakat Ditindak Secara Hukum

172
AMRI RACHMAN DZULFIKRI/JABAR EKSPRES
TERCEMAR LIMBAH: Warga berjalan melintasi pintu air Sungai Cipamokolan yang tercemar limbah pabrik tekstil dari pabrik-pabrik di kawasan Bandung Timur yang berbahaya.

BANDUNG – Dinas Ling­kungan Hidup (DLH) Jawa Barat melakukan sidak ter­hadap 39 perusahaan yang diduga dengan sengaja mem­buang limbah industri ke sungai tanpa sebelumnya melalui proses pengolahan. Dari 39 perusahaan, seba­nyak 13 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran.

Sebanyak 39 perusahaan tersebut berada di beberapa daerah, diantaranya 22 di Kabupaten Bandung, 7 di Kota Bandung, 5 di Kota Ci­mahi dan 8 perusahaan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan hampir 80 persen terbukti melakukan pence­maran lingkungan.

Kepala DLH Jawa Barat, Anang Sudarna mengatakan, untuk mengetahui hasil sidak secara lebih akurat seluruh contoh air yang diambil se­lama sidak dari outlet atau titik penataan dilakukan pen­gujian di laboratrium yang terakreditasi.

”Di KBB delapan yang disidak delapan melanggar. Semen­tara Kota Bandung empat pe­rusahannya terbukti dan satu di antaranya langsung ditutup,” kata Anang di Bandung (12/02).

Anang menuturkan, delapan perusahaan di KBB dan satu perusahaan di Kota Bandung yang terbukti melakukan pe­langgaran, pihaknya langsung menyerahkan penanganannya kepada Polda Jawa Barat untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

”Katakanlah teguran tertu­lis atau paksaan pemberhen­tian maupun pidana kami akan serahkan,” kata dia.

Anang mengungkapkan, dari 39 perusahaan yang dila­kukan sidak, ada satu peru­sahaan yang menolak yaitu PT. Gucci Ratu Textile Indu­stry yang beralamat di Jalan Cibaligo Kota Cimahi. Alasanya adalah karena tidak ada pem­beritahuan sebelumnya dari DLH Jawa Barat.

”Sesuai pasal 115 tentang lingkungan hidup, maka langs­ung kami serahkam ke Polda karena menolak pemeriksaan dan itu dikenakan sanksi pi­dana dan denda,” kata dia.

Untuk itu, dirinya meminta agar perusahaan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan dengan membuat Instalasi Pembuangan Air Lmbah (Lim­bah) komunal. Dirinya mene­gaskan akan menindak semua perusahaan yang masih mela­kukan pelanggaran sebagai upaya normalisasi Citarum.

”Kalau memang ada korban dalam arti PHK gak apa-apa daripada kita mengorbankan kepentingan anak cucu kita. Ini adalah resiko dari se­buah revolusi mental,” kata dia. (mg3/yan)

BAGIKAN


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.