Bawaslu Masih Kaji Laporan Hasanah

113
PELANGGARAN SERIUS: Tim Advokasi Pasangan Calon Tb Hasanuddin-Anton Charliyan saat menyerahkan laporan ke Bawaslu.

BANDUNG – Tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Tb Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah) resmi melaporkan rivalnya, Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar.

Hal ini terkait terbentangnya kaus #2019GantiPresiden yang diperlihatkan Syaikhu saat pernyataan penutup debat Pilkada Jabar putaran 2.

Pelaporan ke Bawaslu Jabar dipimpin Kepala Badan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Jabar Rafael Situmorang. Ia menilai, dalam pesan yang disampaikan pasangan Asyik soal ganti presiden dinilai melanggar.

”Kami melihat ada pelanggaran serius, karena tadi malam debat cagub (calon gubernur), bukan pilpres (pemilihan presiden),” ujar Rafael.

Menurutnya, pasangan Asyik diduga melanggar Pasal 69 huruf e, Pasal 72, Pasal 187 Ayat (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Harminus Koto membenarkan terkait adanya pelaporan resmi dari tim Hasanah tersebut. Hingga saat ini Bawaslu masih masih melakukan pengkajian atas dugaan pelanggaran dengan melakukan klarifikasi dari saksi dan pelapor.

”Sekarang ini Bawaslu Jabar baru memanggil KPU Jabar untuk mengklarifikasi atas kejadian di UI Depok tersebut. Termasuk pemanggilan terhadap pihak pelapor yaitu pasangan nomor urut dua yang melapor atas kejadian tersebut. Kami klarifikasi apakah KPU Jabar telah melanggar prosedur, mekanisme atau tata cara yang ada,” jelasnya.

Setelah itu, Bawaslu Jabar akan melanjutkan dengan menggelar rapat dan sidang, sebagai terlapor pasangan Asyik, dan pelapor paslon Hasanah. ”Apabila dalam proses sidang nanti. Laporan dari pasangan Hasanah terbukti. Bahwa Asyik telah melanggar dan masuk pada ranah pidana. Maka nanti prosesnya akan melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian Jabar. Nanti setelah kita rapat dengan Gakumdu, jika memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang diduga itu pelanggaran pidana. Maka kita akan panggil Asyik, yang kemudin prosesnya akan diteruskan ke kepolisian, kejaksaan dan pasangan nomor urut tiga harus datang,” terang dia.

Komisioner Divisi Hukum Bawaslu Jabar, Yusuf Kurnia menambahkan selain ancaman sanksi administrasi yang kemungkinan didapat. Paslon nomor 3 ini pun terancam disanksi denda dan penjara apabila terbukti melanggar aturan kampanye. Pasal yang dikenakan terhadap kasus tersebut yakni Pasal 69 Undang Undang Pilkada Tahun 2017.

Meski demikian menurut Yaya, putusan harus menunggu hasil dari klarifikasi dari KPU Jabar terkait mekanisme Debat Publik kemudian sidang dan pemanggilan dari Asyik terkait dengan laporan pasangan Hasanah yang menilai tindakan Asyik telah menghasut, mengadu domba dan lain sebagainya yang masuk kedalam pelanggaran pidana.

“Tentunya nanti akan dibahas Sentra Gakumdu apakah tindakan membentangkan kaos tagar 2019 ganti presiden ini telah memenuhi unsur pelanggaran administratif ataupun pidana,” tuturnya.

Menurutnya, aspek pelanggaran administrasi yang dituduhkan pada pasangan Asyik ini terkait dengan aturan dalam debat hanya diperbolehkan menyampaikan visi dan misi yang tentunya sesuai dengan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam aturan Pemda. Artiya paslon itu apabila mau kampanye dalam hal ini debat  harus dalam koridor penyampaian visi misi atau program, dan apabila membahas atau menyampaikai isu diluar visi dan misi atau program maka jelas keluar dari konteks debat dalam rangka menyampaikan visi dan misi atau program.

“Dan dalam debat itu pun sudah ditentukan temanya, kemarin itu ketahanan pangan, lingkungan SDA dan lain-lain.  Ketika mengungkit isu lain maka sudah keluar dari aturan teknis dari KPU Jabar,” katanya.

Artinya lanjut dia analisa sementara ini. Tindakan membentangkan kaos bertuliskan tagar 2019 ganti presiden terindikasi melanggar administrasi dan pidana dengan konsekuensi sanksi denda sekitar Rp600 ribu sampai Rp6 juta atau kurangan penjara minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan.

”Pelanggaran administrasi nantinya akan diberikan kepada pasangan Asyik yaitu Sudrajat dengan Ahmad Syaikhu, namun pidananya hanya akan diberikan kepada Ahmad Syaikhu saja sebagai diduga pelaku,” tegasnya.

Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat menganggap aksi yang dilakukan Paslon Asyik sudah keluar dari konteks. ”Kalau situasi seperti ini kan mencederai demokrasi. Demokrasi adalah sesuatu kompetisi yang harus damai. Mudah-mudahan debat ketiga nanti, masing-masing Paslon konsisten dengan tema yang kita usung. Mereka (Asyik) salah karena melenceng dari tema yang sudah ditetapkan KPU,” kata Yayat saat dikonfirmasi Jabar Ekspres kemarin (16/5).

Meski sebelumnya, pihaknya telah mengantisipasi kemungkinan akan terjadi kisruh massa pendukung yakni dengan rapat bersama tim masing-masing paslon. “Dikomunikasikan kepada paslon melalui LO. Untuk lebih jauhnya akan kita kaji sama-sama dengan Bawaslu. Apakah ada pelanggaran atau tidak. Sebelumnya, sudah diantisipasi, kita adakan rapat berkali-kali dengan Tim paslon, mekanismenya seperti apa. Nanti di debat temanya seperti apa. Kami rumuskan berdasarkan keputusan bersama,” tambahnya.

Mengenai dugaan pelanggaran pihaknya belum bisa menyimpulkan sebelum adanya evaluasi. ”Dikaji dulu, tadi Bawaslu lihat sendiri sehingga nanti akan lebih akurat, nanti Bawaslu akan merekomendasikan. Apakah hukumannya pengurangan jumlah pendukung di debat selanjutnya atau bagaimana, kita lihat evaluasinya seperti apa,” terang dia. (mg2/ign)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.