Awas Investasi Bodong Merongrong

Waspadai Penawaran Tak Logis

112
Rokhmad Sunanto
Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan

BANDUNG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masih banyak masyarakat yang terjerat investasi bodong atau ilegal. Banyaknya masyarakat terjerat investasi ilegal disinyalir lantaran rendahnya pengetahuan mereka terhadap lembaga keuangan. Untuk itu, OJK memberikan sosialisasi ke masyarakat agar terhindar dari penipuan melalui investasi bodong maupun biro perjalan umrah.

Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Rokhmad Sunanto mengungkapkan, kebanyakan investasi bodong memiliki perusahaan legal dan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM). Namun, dalam praktiknya perusahaan tersebut melakukan pemyimpangan. Misalnya, kata dia, perusahaan tersebut sejak awal diencanakan untuk melakukan penipuan.

”Ini yang harus kita waspadai, supaya masyarakat tidak banyak menjadi korban-korban daripada investasi yang dikatakan bodong atau ilegal,” kata Rokhmad di Bandung, Sabtu (14/4).

Melalui Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, pihaknya mengimbau masyarakat agar mewaspadai setiap penawaran jika dinilai tidak logis. Biasanya, perusahaan yang memiliki upaya melakukan penipuan memberikan penawaran berupa keuntungan 10 persen dari uang yang diinvestasikan dengan waktu 15 hari sampai satu bulan.

”10 persen, 20 persen, 30 persen itu adalah hal yang tidak logis karena Bank Indonesia (BI) saja mencantumkan 2,5 persen. Oleh karena itu perlu kewaspadaan,” kata dia.

Selain itu, masyarakat harus melakukan pengecekan terhadap perusahaan bersangkutan dan mencari tahu alamat perusahaan tersebut. Sebab tak jarang, perusahaan-perusahaan tersebut biasanya tidak capable. Sehingga perlu adanya pertimbangan lebih dulu sebelum memutuskan untuk melakukan investasi di perusahaan teesebut.

Kemudian, masyarakat juga harus mencari tahu siapa yang menjadi penanggung jawab perusahaan tersebut. Pasalnya, perusahaan yang memiliki niat untuk melakukan penipuan kepada masyarakat juga memanfaatkan figur atau oknum-oknum artis serta ulama terkemuka. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tertarik untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. ”Ini perlu juga di kroscek, makanya kami mengadakan sosialisasi ini supaya paham,” kata dia.

Selain memberikan sosialisasi, sebagai upaya pencegahan dan penindakan, pihaknya telah mengatur regulasi serta pengecekan terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah menyatakan diri menjadi perusahaan investasi. Jika terbukti ada perusahaan investasi yang dikelola secara tidak benar, maka akan dilakukan pemanggilan dan peringatan kepada perusahaan tersebut agar melakukan proses yang benar.

”Manakala ada kegiatan yang melanggar hukum, maka akan kami salurkan kepada pihak yang berwenang. Apabila ada tindak pidana umum berarti kepada Polri,” kata dia.

Sementara ini, perusaahan investasi bodong mengalami peningkatan dan sudah masuk menjadi daftar penindakan yang akan dilakukan Satgas Waspada Investasi. Namun, pihaknya menilai penipuan yang dilakukan perusahaan berkedok biro umrah cenderung mengalami penurunan setelah Kementerian Agama (Kemenag) turun tangan dengan cara menutup sesi pendaftaran.

”Itulah yang jadi sasarannya dan ini perlu diwaspadai oleh pemerintah Jawa Barat khususnya agar memperhatikan hal itu,” kata dia.

Senada dengan Rokhmad, Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing mengatakan, pihaknya tengah melakukan beberapa analisis terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan menawarkan investasi secara ilegal. Berdasarkan analisis dilakukan, pihaknya mendapati adanya beberapa perusahaan multilevel marketing yang melakukan perdagangan tanpa izin.

”Satgas Waspada Investasi juga menerima pengaduan dari masyarakat, kemudian kita juga mencari informasi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat secara dini,” kata Tomang.

Dikatakan dia, Jawa Barat merupakan daerah yang rentan terjadi penawaran investasi ilegal dengan jumlah korban yang cenderung besar. Hal tersebut dikarenakan Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang banyak. Selain itu, Jawa Barat juga memiliki perusahaan-perusahaan investasi ilegal terbanyak setelah daerah Jabodetabek dan Surabaya.

”Kita lihat contohnya Pandawa, first travel, CSI, SBL dan dulu juga ada beberapa yang terjadi di Jawa Barat,” ungkapnya.

Menurutnya, menghadapi lebaran trend penipuan berkedok arisan yang dilakukan secara online juga akan mengalami peningkatan. Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat agar lebih waspada jika ada orang-orang yang memberikan penawaran arisan dengan ciri atau prosedur sekali bayar. Selain itu, ada juga arisan dengan modus memberikan bunga lebih setelah melakukan penyetoran uang diawal.

”Jadi masyarakat supaya waspada bahwa arisan-arisan orang lain yang tidak kita kenal orangnya dalam satu grup itu perlu dihindari,” kata dia. (mg1/ign)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.