CIMAHI – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kota Cimahi hingga 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 337 miliar lebih.
Kepala BPKAD Kota Cimahi, Hella Haerani mengatakan, besarnya Silpa tersebut dikarenakan penyerapan anggaran baru mencapai 77 persen.
Hella beralasan, SILPA masih bisa berubah. Sebab, masih ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menyampaikan Buku Kas Umum (BKU). Sehingga, untuk memastikan Silpa yang sebenarnya harus menunggu semua SKPD dalam menyampaikan laporan.
“Kami menunggu sampai akhir bulan ini. Kalau tidak segera menyerahkan BKU, maka Uang Persediaan (UP) tidak bisa dicairkan. Untuk itu, Hella meminta semua SKPD agar sesegera mungkin menyampaikan BKU tahun anggaran 2017.
Dirinya menilai, adanya SILPA sebesar Rp 337 miliar disebabkan oleh belum terserapnya anggaran untuk pengadaan lahan yang masih belum terealisasi. Di antaranya pengadaan lahan di Cimenteng Cimahi Utara dan tanah untuk pembuatan embung di Leuwigajah, Cimahi Selatan.
“Cimenteng itu untuk RTH (ruang terbuka hijau) dan di Leuwigajah untuk embung 12 KK (kepala keluaga) di Leuwighajah,” ujarnya.
Terpisah, Walikota Cimahi Ajay M. Priatna membenarkan, penyerapan APBD Kota Cimahi 2017 mendekati 80 persen. Namun demikian Ajay mengaku, besaran tersebut sudah lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
“Benar yang jadi salah satu kendala penyerapan anggaran adalah pengadaan lahan yang belum tuntas. Pengadaan tanah kendalanya banyak, karena persoalan teknis. Kita tidak bisa menetapkan harga sesuka hati karena ada aturannya. Memang masih banyak yang perlu diperbaiki tapi saya yakin bisa diselesaikan,” ujarnya.
Ajay mengatakan, meski dirinya baru menjabat Walikota Cimahi tertanggal 22 Oktober 2017 dan sebagian besar kegiatan sudah mulai berlangsung. Namun, Ajay mengaku hampir semua program pemerintah sudah terealisasi. Kendati begitu Ajay menargetkan, di tahun 2018 penyerapan bisa ditingkatkan.
“Tahun 2018 kan murni anggaran saya pertama, berkaca pengalaman lalu harus lebih meningkatkan kinerja SKPD terutama bagaimana program berjalan dengan optimal dan masyarakat merasakan,” ucapnya.
Tidak hanya itu, menurut Ajay, agar penyerapan anggaran dan pekerjaan lebih baik, dalam proses lelangnya pun harus dipercepat. “Saya sudah sampaikan soal target ini kepada semua SKPD,” pungkasnya. (ziz/yan).
