NGAMPRAH– Pemkab Bandung Barat dinilai belum optimal dalam menyerap anggaran setiap tahunnya. Berdasarkan catatan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB terhadap Raperda Pertanggung jawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017, untuk angka sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2017 mencapai Rp 304 miliar.
Sementara, dari sisi pendapatan daerah, banggar mengapresiasi atas kinerja Pemkab Bandung Barat yang melebih target yang ditetapkan sebesar 102, 41 persen. “Berdasarkan catatan kami ada surplus anggaran dari PAD, namun di sisi lain angka silpa masih tinggi,” ujar Wakil Ketua DPRD KBB, Samsul Maarif pada Rapat Paripurna Laporan Banggar di Lembang, kemarin.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengungkapkan, silpa diindikasikan perencanaan program di masing masing organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bandung Barat belum optimal. Sehingga banyak program yang tidak terserap dengan baik terutama soal serapan yang berkaitan dengan infrastruktur dan belanja daerah lainnya. “Serta ada sejumlah kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun atau kejar tayang di bulan November dan Desember,” sebutnya.
Untuk meningkatkan fungsi pengawasan oleh Inspektorat terhadap administrasi keuangan OPD sampai tingkat desa banggar mendukung adanya tenaga tambahan untuk auditor keuangan. “Sehingga diharapkan peran pengawasan oleh Inspektorat daerah mampu meningkatkan penggunaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Samsul.
Soal penegakkan peraturan daerah banggar memberikan catatan masih banyak kelemahan. Sehingga harus terus ditingkatkan agar ada perbaikan. “Untuk itu guna meningkatkan penegakkan peraturan daerah perlu adanya koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah. Seperti dalam menindak segala pelanggaran yang terus terjadi di lapangan,” tandasnya. (drx)