Akur Diminta Perhatikan Kesejahteraan Petani di KBB

NGAMPRAH– Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna dan Hengki Kurniawan (Akur) diminta untuk lebih pro terhadap kesejahteraan para petani. Sebab, anggaran yang digelontorkan dari Ang­garan Pendapatan dan Be­lanja Daerah (APBD) saat ini mencapai Rp 40 miliar.

“Kesejahteraan petani ha­rus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Sekarang ang­garan untuk program perta­nian dikucurkan sampai puluhan miliar. Dan saya rasa itu angka cukup fantas­tis. Jika betul-betul angga­ran ini disalurkan kepada petani, saya rasa ini luar biasa,” kata Anggota Komisi II DPRD KBB, Ade Wawan di Ngamprah, kemarin.

Menurut Ade, saat ini may­oritas masyarakat Bandung Barat masih berprofesi se­bagai petani. Namun begitu, masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh para petani. Diantaranya masih mahalnya harga pupuk, ma­salah pengendalian harga pasar dan sulitnya pemasa­ran hasil produksi para pe­tani sendiri.

“Kestabilan harga, masalah pemasaran harus bisa dise­lesaikan. Dan tolong, saya minta dinas terkait untuk bisa bekerjasama dengan bagian ekonomi, supaya masalah-masalah seperti ini bisa segera selesai,” katanya.

Ade yang juga politisi PKB ini mengatakan, saat ini di­nas banyak melaksanakan program seperti bimtek. Padahal, kata dia, program-program yang disusun itu harus langsung menyentuh masyarakat petani.

“Bukan tidak perlu, namun ketimbang banyak pelatihan, lebih bagus itu langsung praktek,” katanya.

Kendati demikian, dia men­gatakan, jika melihat sejum­lah program dari pemerin­tahan saat ini itu cukup menjanjikan. Salah satu program yang layak diapa­reasi yakni program 1.000 traktor untuk para petani.

Namun demikian dia me­negaskan, dalam pelaksana­annya program tersebut te­tap harus dilaksanakan tepat sasaran.

“Program ini harus tepat sasaran. Kelompok petaninya pun harus jelas, karena jangan sampai diberikan ke kelompok jadi-jadian. Sebab, jika itu tidak sampai tepat sasaran itu akan mubah dan tidak tepa guna. Sekarang tinggal kinerja di dinasnya saja,” katanya.

Lebih lanjut dia menamba­hkan, agar bantuan program tersebut tepat sasaran maka dinas harus mendata dan menyeleksi kelompok tani.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan