BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyebutkan diakhir masa jabatannya dia ingin memberikan hadiah terakhir bagi masyarakat berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal itu dikatakan Gubernur yang kerap disapa Aher saat melakukan entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemprov Jabar Tahun Anggaran 2017 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.
Disebutkan Aher, dalam kurun waktu dua periode selama masa kepemimpinannya Jawa Barat kerap menerima opini WTP. Terhitung sudah ada Enam kali Pemprov Jabar mendapat predikat opini WTP atas kinerja positif yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Barat.
”Kalau WTP lagi kan berarti tujuh kali berturut-turut dan ini sejarah karena baru pertama kali di Indonesia,” kata Ahmad Heryawan di Bandung kemarin (6/4).
Dikatakan Aher, pihaknya akan segera menyiapkan berkas agar BPK bisa segera melakukan pemeriksaan.
Dia juga mengaku sudah meminta para ASN khususnya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Jabar untuk bersama-sama menyukseskan pemeriksaan tersebut dengan menyiapkan berkas yang harus diberikan kepada BPK.
”Insyaallah prinsipnya sudah siap, laporan keuangannya sudah kami serahkan ke BPK. Nanti, BPK akan menelaah dokumen-dokumen yang ada dari mulai pelaksanaanya,” kata dia.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPK Jawa Barat, Arman Syifa mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2017 yang akan berlangsung selama dua bulan mulai April hingga Mei 2018. Pemeriksaan dilakukan pihaknya terhadap kewajaran atas laporan keuangan Pemprov Jabar yang sudah diterima BPK.
”Kriterianya apakah pelaporan yang telah disampaikan telah sesuai dengan standar instansi pemerintahan. Salah satu produk dari pemeriksaan kami adalah opini atas laporan keuangan,” kata Arman.
Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap OPD yang ada di lingkungan Pemprov Jabar. Namun, karena banyaknya OPD yang ada di Jawa Barat, maka pihaknya hanya akan melakukan pemeriksaan secara sampling atau memilih beberapa OPD sesuai dengan tingkat resiko yang ada pada OPD tersebut.
