SOREANG – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) kembali menyerahkan pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGR) pembebasan lahan untuk pembangunan trase dan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung di wilayah Kabupaten Bandung, sebesar Rp 127 miliar.
Pembayaran UGR tersebut diserahkan kepada 90 orang warga di lima Desa, yakni Desa Cileunyi Wetan, Desa Cimekar (Kec. Cileunyi), Desa Rancaekek Wetan dan Kulon (Kec. Rancaekek) dan Desa Tegalluar (Kec. Bojongsoang), dengan total lahan yang dibebaskan sebanyak 137 bidang
Kepala BPN Kabupaten Bandung, Atet Gandjar Muslihat mengatakan, hingga saat ini pihaknya sudah melakukan pembayaran untuk pembebasan lahan di Kabupaten Bandung sebanyak 221 bidang dengan nilai total kurang lebih Rp 250 miliar.
“Insya Allah pembayaran UGR bisa diselesaikan hingga April 2018 ini. Kami pun melakukan jemput bola kepada warga sakit yang tidak dapat mengurusi transaksi tanahnya. Kami tidak ingin menyalahi, jadi pembayaran UGR harus langsung diberikan kepada warga yang berhak,” ujar Atet usai memberikan UGR kepada warga penerima di Gedung Dewi Sartika, komplek pemKab Bandung, Sabtu (7/4).
Menurut Atet, untuk mengejar target itu pihaknya akan terus mengebut penyelesaian pembayaran UGR kepada warga yang tanahnya terdampak pembebasan lahan untuk pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung.
“Nanti Rabu pekan depan ada lagi kurang lebih 50 orang warga. Kami akan terus maraton menyelesaikannya. Kami berkomitmen, April ini mudah-mudahan dalam pembayaran dan pelaksanaan, lancar semua,” katanya.
Untuk total lahan yang harus dibebaskan di Kabupaten Bandung, kata dia, mencapai 625 bidang. Sedangkan yang sudah bermusyawarah dengan pihaknya,sekitar 450 bidang. Sehingga, dari musyawarah pihaknya sudah melakukan 48 persen, dan yang sudah dibayar 44 persen.
Dirut PT PSBI, Natal Argawan Pardede mengatakan, seluruh Kota/Kabupaten di Jawa Barat yang terdampak pembebasan lahan grade dari Kota Bekasi sampai Kabupaten Bandung, sudah melakukan proses UGR.
“Untuk hari ini cukup besar, untuk Jawa Barat updatenya mencapai 1.000 bidang dari total 5.200 bidang tanah yang harus diselesaikan. Untuk yang hari ini dibayar Rp 127 miliar dari 137 bidang tanah,” ungkap Natal.
