NGAMPRAH – Mulai tahun 2018 profesi Pekerja Sosial di Kabupaten Bandung Barat (KBB) secara bertahap akan mengikuti proses Sertifikasi sebagai bentuk standarisasi Nasional.
Kepala Dinas Sosial KBB Heri Partomo, mengatakan, sertifikasi ini tertuang dalam Peraturan Mentri Sosial dan menjadi wajib bagi setiap Peksos yang memilih bekertja di bidang sosial.
’’Setiap pekerja kesejahteraan sosial baik aparatur sipil negara maupun yang langsung bersentuhan dengan masyarakat harus memiliki sertifikasi ini,”jelas Heri ketika ditemui kemarin (1/2)
Dirinya menyebutkan, sertifikasi di KBB akan dilakukan bertahap. Sehingga pada tahun ini ada sekitar 60 orang yang akan mengikuti sertifikasi. Sedangkan utnuk proses sertifikasi ditunjuk Kemensos, yaitu Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung.
Di KBB, jumlah pekerja sosial mencapai ratusan orang, mulai dari TKSK sebanyak 16 orang, PSM 165 orang, Tagana 50 orang, Sakti Peksos 8 orang, dan pendamping PKH 171 orang. Itu di luar para pegawai di Dinas Sosial serta pengurus lembaga kesejahteraan sosial anak atau panti asuhan.
’’Dengan adanya aturan ini, otomatis semua pekerja yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial harus bersertifikat,’’ katanya.
Menurut Heri, sertifikasi perlu untuk membuktikan kompetensi dan kualitas. Selain itu, sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap keberadaan mereka.
Dirinya mengakui, selama ini kesan pekerja sosial hanya relawan yang pekerjaannya berbeda dengan profesi-profesi lain. Namun, dengan adanya sertifikasi, mereka akan merasa lebih diakui.
Dia berharap, sertifikasi tersebut juga ke depannya bisa menjadi acuan pemerintah untuk memberikan berbagai tunjangan kepada para pekerja sosial.
’’ Kalau sudah tersertifikasi berarti kan sudah teruji kualitasnya. Ya, ke depan kami harap pemerintah pusat juga bisa memberikan perhatian lebih bagi para pekerja sosial ini. Karena sertifikasi ini salah satu bagian untuk mendapatkan bantuan tersebut,’’ kata dia (drx/yan)
