4 Remaja Retas 100 Situs Pemerintahan

14
FARUK/FIN
BERI KETERANGAN: Anggota Tim Siber Bareskrim dan KPAI saat konferensi pers di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (9/11).

JAKARTA – Empat remaja usia belasan diamankan polisi. Mereka ditangkap karena meretas situs pemerintahan. Tidak tanggung-tanggung 100 situs pemerintahan dan swata diretasnya.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap empat remaja yang meretas situs Pengadilan Negeri Unaaha, Sulawesi Tenggara (Sultra). Mereka bahkan mengubah tampilan depan (defacing) website resmi pengadilan tersebut. Empat remaja tersebut berinisial MSR alias G03NJ47, 14, JBKE alias Mr. 4l0ne,16, HEC alias DAKOCH4N,13, dan LYC alias Mr. I4m4, 19.

Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Rickynaldo Chairul menjelaskan, keempat remaja tersebut disatukan dalam grup Whatsapp dan Facebook bernama Blackhat (Official). Dalam grup itu, mereka mendapatkan tutorial dari sejumlah pelatih untuk melakukan aktivitas peretasan.

ads

”Keempat pelaku ini masuk di grup yang dikuasai atau dikendalikan salah satu atau beberapa orang tutor. Dan mereka dilatih di situ. Yang belum pintar dilatih dan yang sudah pintar, dites. Anak-anak ini tidak tahu bahwa mereka dites dengan maksud tertentu. Mereka diberi target apabila sudah berhasil membajak situs, mereka akan menguploadnya ke grup itu,” katanya, kemarin (9/11).

Menurut Rickynaldo, tim penyidik semula mengambil kesimpulan grup Blackhat (Official) ada kaitannya dengan radikalisme. Sebab tampilan web yang telah diretas diubah atau diganti dengan gambar kelompok radikal. Namun setelah diselidiki kesimpulan itu ternyata tidak benar. Karena tidak hanya gambar radikalisme saja yang dijadikan tampilan web, tapi masih banyak gambar lainnya.

Website yang paling banyak dibidik kelompok itu adalah situs pemerintah yang dinilai lemah dari sisi keamanan. Dia menjelaskan kepolisian kini tengah melakukan patroli siber untuk menangkap pelaku lainnya, karena di grup Whatsapp itu ada 15 orang. Lebih lanjut Rickynaldo menuturkan, para pelaku sudah melakukan defacing 100 website.

”Berdasarkan pengakuan sementara pelaku mendeface lebih dari 100 situs pemerintahan dan umum. Pelaku juga tergabung dalam grup WA defacer, hacker dan carding,” tambahnya.

Para pelaku kata Rickynaldo telah melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-undang ITE.

Sementara itu, Ketua Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menambahkan, saat ini memang kasus yang melibatkan anak di bawah umur menjadi tren.

”Anak korban pornografi dan siber itu semakin hari makin naik. Kalau tiga tahun sebelumnya, kasus-kasus di dunia pendidikan, terutama anak sebagai korban menduduki posisi nomor 3. Tapi saat ini sudah bergeser. Kasus pendidikan jadi rangking 4, kasus di dunia pornografi dan siber menjadi ranking ketiga. Ranking Pertama tentu masih didominasi oleh anak berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Urutan kedua keluarga dan pengasuhan alternatif, dan urutan ketiga pornografi dan cyber crime,” tuturnya.

Untuk itu Susanto berharap kasus yang melibatkan anak-anak harus menjadi tanggung jawab negara. ”Untuk memastikan anak kita terlindungi dengan baik, tapi yang sebenarnya penting memberikan kepastian anak kita tidak menjadi korban sekaligus pelaku adalah pertama korporasi. Korporasi penting, termasuk korporasi yang bergerak di media sosial. Dulu KPAI pernah memanggil manajemen WA Indonesia, Facebook, Twitter, terakhir adalah Tiktok. Itu semata mata ingin bangun kesepahaman KPAI dengan korporasi media sosial, Facebook, WA, tiktok agar UU yang berlaku di Indonesia itu harus senafas. Termasuk juga UU ITE, pornografi, dan tentu UU perlindungan anak,” paparnya.

Lebih jauh Susanto memaparkan, digital native kita memang sangat tinggi saat ini. Indonesia merupakan negara yang besar sebagai pengguna media sosial terutama pada usia milenial.

”Saya berharap adanya kasus ini harus jadi perhatian sekolah, orangtua dan masyarakat agar memantau tidak menjadi korban atau pelaku. Apapun kejahatan yang ada. Prinsipnya jangan sampai smartphone itu menjadi otoritas anaknya sendiri, tapi orangtua harus mengawasi. Password juga harus dikontrol oleh orangtua. Segala kemungkinan potensi kejahatan ada,” tutupnya. (AF/FIN/ign)

~ads~
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.