30 Persen Dana Desa untuk Padat Karya Tunai

JAKARTA – Tahun anggaran pemerintah 2018 mulai direalisasikan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengalokasikan 30 persen dana desa untuk program cash for work, atau padat karya tunai.

Dr Eng Bonny Prasetya, kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemendes PTT menjelaskan, cash for work merupakan program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bertujuan menghidupkan perekonomian dan daya beli di desa. Mengalokasikan dana desa pada pembangunan sejumlah proyek infrastruktur. Dibayar tunai. Artinya, dana dibelanjakan bahan pembangunan di lingkungan sekitar desa. Upahnya diberikan tunai kepada para pekerja dari desa setempat. ’’Tahun ini ada cash for work 30 persen dari dana desa untuk pembangunan. Kami komit menyukseskan ini,’’ ujar dia kepada koran ini di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, kemarin (26/2).

Bonny mencontohkan, penyerapan cash for work pada pembangunan embung desa di Rawang Tunjau, Nagari Sitiung, Dharmasraya, Sumatera Barat. Pada Rabu, 7 Februari lalu, lokasi pembangunan ditinjau Presiden Jokowi.

Tahun ini, akan banyak jalan pengerjaan cash for work yang ditinjau pembangunannya oleh kemendes. Seperti di Ambon, Goa dan Tuban. Selain embung, pembangunan fisik juga bisa berbentuk sarana olah raga.

’’Biar masyarakat desa sehat kalau punya sarana olah raga. Ini salah satu manfaat bagi masyarakat. Karena itu juga, kami punya liga desa sepak bola. Berjalan setahun terakhir,’’ ungkap pria murah senyum ini.

Menurut Bonny, dengan program swadaya, rasa memiliki masyarakat pada desanya akan lebih tinggi. Tampak pada keinginan bersama memajukan badan usaha milik desa (bumdes).

Digali dari berbagai potensi unggulan ekonomi yang dipunya. Sampai menjadi desa mandiri. Tidak banyak bergantung lagi pada anggaran pemerintah. Nanti, pemerintah tinggal memberi pendampingan aspek yang diperlukan. Misal, tentang manajemen perusahaan, pengelolaan kelembagaan, dan keuangan.

Contoh lain, kata Bonny, pembangunan swadaya posyandu megah di Desa Pandanlandung, Malang. Hanya memakai dana desa Rp 80 juta. Dari total kebutuhan Rp 280 juta. Sisanya diperoleh swadaya. Di samping itu, dudah banyak juga keberadaan desa mandiri. Hasil lain yang dipunya kemendes adalah jalan sepanjang 120 ribu kilometer. Dibangun dari dana desa selama tiga tahun terakhir.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan