jabarekspres.com, NGAMPRAH – Warga Kampung Pabuaran RT 01 RW 11 Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin mengaku kecewa. Sebab, janji Pemkab yang ingin segera memperbaiki jembatan sampai saat ini belum terlaksana juga.
Jembatan yang menghubungkan Kampung Pabuaran dengan Kampung Bonceret RT 06 RW 10 Desa Rancapanggung ini saat ini kondisinya sangat mengkhawatirkan. Bahkan, badan jembatan sudah dalam kondisi miring.
Deden, 35 salah seorang warga sekitar mengakui, kondisi jembatan yang sudah semakin parah ini sulit dilalui kendaraan.Padahal, fungsinya sangat penting untuk aktivitas warga sehari-hari.
Jembatan yang panjangnya 15 meter, lebar 3 meter dan tinggi 6 meter ini menjadi jalur alternatif aktivitas warga. Namun, sejak rusaknya jembatan tersebut, warga yang hendak ke Kecamatan Cililin dan sekitarnya terpaksa harus memutar arah ke Desa Mukapayung ataupun Desa Cikadu yang jaraknya lebih jauh.
“Khawatirnya kalau tidak diperbaiki secepatnya, jembatan bisa roboh dan membahayakan warga,”ucap Deden ketika ditemui kemarin (3/9)
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna melakukan peninjauan langsung untuk melihat kondisi jembatan tersebut dengan sambutan penuh harap oleh warga
Melihat kondisi jembatan tersebut dirinya berpendapat seharusnya Pemkab Bandung Barat lebih responsif dengan adanya keluhan warga tersebut. Sehingga masalah ini segera teratasi.
“Saya melihat bupati dan jajarannya kurang respon dengan harapan masyarakat. Jelas ini rusak akibat bencana dan harus secepatnya diperbaiki bukan dinanti-nanti,”kata Aa
Dirinya mengungkapkan, sudah seharusnya di tahun ini anggaran pembangunan jembatan tersebut sudah dialokasikan. Tetapi setelah ditanyakan langsung kedinas terkait ternyata belum masuk. Padahal, dewan sudah mendorong dan menyetujui pengajuan anggaran untuk perbaikan jembatan tersebut harus segera dilaksanakan.
“Jadi saya akan panggil dinas terkait kenapa ini bisa tidak dianggarakan,”jelas Aa.
Sementara itu, ketika di konfirmasi lewat telpon, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KBB Muhammad Ridwan lebih memilih tidak menjawab telpon untuk dimintai klarifikasinya.