Warga Protes Galian Pasir Kuarsa

Limbahnya jadi Memicu Banjir Lumpur ke Lahan Sawah

1
(RUDI SAMSIDI/SUKABUMI EKSPRES
TIMBULKAN DAMPAK: Seorang warga berada di kawasan Gunung Guha di Kampung Leuwidingding, Desa Tanjungsari, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi, yang dijadikan PT TSS sebagai lokasi tambang galian pasir kuarsa (bahan pembuatan semen). Limbah dari lokasi penambangan berupa lumpur itu kadang kala merusak lahan sawah milik masyarakat setempat.

jabarekspres.com, JAMPANGTENGAH – Proyek pengolahan galian pasir kuarsa milik PT TSS di kawasan Gunung Guha Kampung Leuwidingding Desa Tanjungsari, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi, diprotes warga setempat. Mereka mengeluh terdampak limbah lumpur dari lokasi galian yang hanya berjarak sekitar 3 kilometer.

Kondisinya bisa lebih parah saat turun hujan. Mereka terimbas limbah seperti batu, pasir, serta lumpur. Tak jarang pula limbah material itu merendam lahan perkebunan dan pertanian masyarakat. Peristiwa itu sudah terjadi pada 2015 dan 2016 lalu. Lumpur dari lokasi tambang yang melintas di aliran Sungai Cidano dan Cibogo meluap hingga banyak titik irigasi yang jebol.

“Kami bingung karena produksi hasil panen jadi turun. Kami menduga ini imbas dari adanya proyek PT TSS,” terang Abidin, 45, warga Kampung Leuwidinding RT 03, kemarin (16/7).

Selain dampak banjir lumpur, warga juga dipusingkan dengan bisingnya suara mesin. Selain itu mereka juga mulai merasakan adanya perubahan suhu udara. “Tentu kami was-was,” tandasnya.

Bambang, 30, warga lainnya, mengaku sejak adanya proyek penambang itu sekitar 3 tahun lalu, warga mulai merasakan dampak negatifnya. Misalnya terjadi perubahan suhu udara, kebisingan, dan getaran akibat alat berat dan mesin di proyek itu. Ketika hujan, tak jarang lumpur dari penambangan itu meluber hingga ke lahan persawahan warga. “Sebelum terjadi eksploitasi Gunung Guha, kondisi di kampung kami jadi gersang dan panas,” ujarnya.

PT TSS merupakan suplier bagi PT Siam Cement Group (SCG). Bambang mengaku sudah sering menyampaikan keluhan itu ke pemerintah maupun ke perusahaan. “Tahun lalu pernah ada kejadian. Sampai sekarang belum ada upaya pengecekan dari pihak manapun. Kalau terus dibiarkan warga di sini yang jadi korban. Kami berharap ada tindak lanjut penanganannya,” ujarnya.

Anggota Forum Masyrakat Sinaresmi Melawan (FMSM), Datep, menyebutkan adanya indikasi perubahan suhu udara dikeluhkan warga di tiga desa yakni Sinaresmi dan Kebonmanggu di Kecamatan Gunungguruh serta di Desa Tanjungsari Kecamatan Jampangtengah.

“Dampak udara maupun kebisingan bisa dibuktikan sendiri. Saya menduga dan meyakini diduga ada masalah dalam izin lingkungan dan Amdalnya,” jelasnya.

Sejauh ini warga mengaku belum mendapatkan salinan dokumen amdal serta izin lingkungan dan izin warga terdekat. Ia pun mengaku warga sempat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung Juni lalu. Putusannya, warga memenangkan gugatan hukumnya. “Namun saat ini belum menerima surat resmi surat putusan tersebut. Kami juga akan melayangkan surat ke Presiden Joko Wwidodo untuk bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terkena dampak,” singkatnya.

Staf Advokasi dan Kebencanaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Iwang Wahyudin, menjelaskan tata letak perusahaan tentunya membahayakan kesehatan warga sekitar. Lokasinya cukup mengancam kelestarian lingkungan hidup apabila tak sesuai peraturan. “Prores perizinan yang tidak melibatkan partisipasi warga, tentunya akan langsung terkena dampak,” tandasnya.(udi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here