bandungekspres.co.id, CIMAHI – Enam aspek akan menjadi penilaian tim verifikasi dari Provinsi ke Kota Cimahi jika ingin mendapatkan predikat Kota Sehat (KS). Enam tatanan itu, sarana prasarana, tata tertib lalu lintas, masalah sosial, masalah kawasan industri dan perkantoran sehat.
”Dan ini melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” kata Ketua Tim Pembina KS, Tata Wikanta, saat verifikasi dilakukan oleh tim dari Provinsi terkait kelengkapan dokumen dari hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah Kota Cimahi, di gedung A komplek pemerintahan Kota Cimahi, Rabu (15/3).
“Dari isi tersebut harus bisa dipertanggung jawabkan pada hari ini dalam bentuk dokumen-dokumen yang lengkap,” ujarnya.
Dia melanjutkan, verifikasi ini merupakan klarifikasi dari dokumen-dokumen yang telah dilaporkan dari tim KS Kota Cimahi kepada provinsi. ”Dan verifikasi ini juga merupakan klarifikasi kebenaran dan kelengkapan dari dokumen tersebut. Dokumennya diklarifikasi ada nggak yang dilaporkan dan sekarang sedang diklarifikasi,” sebutnya.
Tata mengatakan, karena Cimahi dari dulu sudah berprestasi maka pihaknya bertekad untuk mempertahankannya. Sehingga ia selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ikut terlibat. Dari kota sehat itu, ada dua komponen yang terlihat yaitu ada tim pembina kota sehat, dari tim pembina tersebut di dalamnya semua perangkat daerah ikut terlibat dan yang kedua forum kota sehat yang didalamnya ada keterlibatan dan berperan masyarakat.
”Kita sebagai tim pembina dan terkait tupoksi, maka kita berusaha melakukan cara bagaimana mensinergikan apa yang diminta. Seperti data dan dokumen yang disiapkan,” katanya.
Tata mengaku, untuk Kota Sehat pihaknya sudah mempersiapkan sejak lama dan berjalan cukup baik. Ia berharap dari apa yang sudah dipersiapkan bisa memberikan yang terbaik. ”Mudah-mudahan hasil evaluasi ini, bisa memberikan yang baik untuk Cimahi. Kami optimis dengan usaha yang sudah kita lakukan secara optimal,” akunya.
Berbicara Kota Sehat lanjutnya, Tata menginginkan adanya kesinergian antara masyarakat dari pemerintahan tingkat bawah sampai kepemerintahan tingkat atas. Dimana dari sinergitas antar pemerintahan tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan hingga tingkat Kota akan memberikan kontribusi ke tingkat Provinsi bahkan sampai tingkat Nasional.
