Ubah SK Balon Gubernur Jabar Lewat Munaslub

jabarekspres.com, Bandung – Kader Golkar se-Jawa Barat berharap dengan digantinya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto hasil Munaslub diharapkan mengubah SK Bakal Calon Gubernur Jabar. Sebab, kader arus bawah Partai Golkar masih berharap Ketua DPD Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menjadi bakal calon Gubernur Jawa Barat.

”Soal SK bakal calon Gubernur Jawa Barat dari Partai Golkar sebelumnya (Daniel Muttaqien, Red), iya mudah-mudahan bisa diganti,” tutur Sekretaris DPD I Jawa Barat Partai Golkar Ade Barkah Surahman, di Bandung, belum lama ini.

Ade mengungkapkan, besar harapan dari Musyawarah Luar Biasa nanti akan mengubah Surat Keputusan soal Pilgub Jabar 2018. ”Tetapi ya, itu dikembalikan kepada hasil Munaslub Golkar nanti akhirnya akan seperti apa,” jelasnya.

Dia memaparkan, wacana Musyawarah Luar Biasa Partai Golkar akan segera dilaksanakan, mengingat kader arus bawah Golkar dari DPD I dan II sudah mendesak DPP untuk segera melaksanakan Munaslub ini. Sebab, saat ini DPD I dan II masih menunggu keputusan DPP Partai Golkar untuk memutuskan apakah akan menyelenggarakan Munaslub atau tidak.

”Kita (DPD I dan II) sudah mengusulkan Munaslub Partai Golkar segera dilaksanakan, soalnya Pilkada Jabar serentak sebentar lagi,” ungkapnya.

”Harapannya, sebelum masuk ke pertengahan Desember. Sebab, jika di akhir Desember, dikhawatirkan terlalu mepet dekat dengan pendaftaran bakal calon nantinya (Januari 2018, Red),” ujarnya.

Selain itu, persyaratan diselenggarakannya Munaslub sejauh ini sudah terpenuhi. Di antaranya disetujui atau didorong oleh dua pertiga suara pengurus partai. Artinya, secara mekanisme organisasi AD/ART kepartaian sudah memenuhi persyaratan, dan saat ini tinggal menunggu keputusan DPP Partai Golkar saja.

Adapun soal tempat diselenggarakannya Munaslub Partai Golkar tambah Ade, termasuk kader arus bawah se-Jabar sangat berharap dilaksanakan di Jawa Barat. ”Ya, siap diselenggarakan di Jabar jadi tuan rumah. Kita memang meminta di Jabar dilaksanakannya,” tandasnya.

Sementara itu, pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar bisa jadi tak perlu menunggu hasil sidang praperadilan Setya Novanto. Sebab, mayoritas DPD I Partai Golkar siap menyerahkan desakan pelaksanaan munaslub kepada DPP Partai Golkar.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan