jabareskpres.com, CIMAHI – Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Cimahi, jumlah tenaga honorer yang ada di Cimahi mencapai 2.200 orang
Kepala Dinas BKD Kota Cimahi, Harjono mengatakan, dari jumlah tersebut pegawai honorer yang terbanyak adalah Tenaga Pendidik, Kesehatan dan sebagian yang tersebar di dinas-dinas
Dirinya mengakui, kondisi ini menbuat dilematis.Sebab, di satu sisi, Pemerintah Daerah memang tidak diperbolehkan mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara langsung. Namun di sisi lain, tenaga honorer khususnya tenaga kependidikan sangat dibutuhkan.
“Faktanya kita tidak bisa menutup mata tentang kebutuhan tenaga honorer,” ujarnya, saat ditemui di ruang kerjanya, di Komplek perkantoran pemkot Cimahi, beberapa waktu lalu.
Dirinya menuturkan, dalam aturan terbaru, yakni PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditegaskan bahwa pemerintah hanya mengatur soal PNS.
“PP yang terbit itu manajemn PNS. Artinya yang dimanajemen menurut itu adalah PNS,” jelas Harjono.
Menanggapi bagaimana dengan nasib tenaga honorer, dia mengakui belum bisa berbuat banyak. Sebab, belum ada aturan yang mengikat soal keberadaan tenaga honorer.
“Bagaimana kita memberikan pengawasan terhadap honorer kalau aturannya juga tidak ada,” kata dia.
Harjono berpendapat, idealnya ada aturan yang mengatur tentang tenaga honorer. Sebab, lanjutnya, kita tidak bisa menutup mata bahwa pegawai itu kerja di instansi pemerintahan.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan yang menyikapi tenaga pedidik yang menjadi guru honorer selalu dalam posisi sulit.
“Di satu sisi kita tidak boleh melakukan pengangkatan untuk guru honorer. Tapi fakta bahwa kebutuhan tenaga pendidik sangat diperlukan,” ujarnya.
Dikdik menjelaskan, di Kota Cimahi, untuk tenaga kependidikan dibutuhkan sekitar 400 orang. Itu pun hanya untuk jenjang pendidikan dasar saja.
“Maka dari itu ketika kami mencoba melakukan semacam koordinasi dengan pihak sekolah. Rata-rata memang mereka mempekerjakan tenaga honorer,” terang dia.
Soal kesejahteraan, kata Dikdik, pihaknya sampai saat ini memang tidak menganggarkan. Selama ini, kebutuhan gaji tenaga honorer guru ditangguulangi oleh sekolah masing-masing.