Dirinya mencontohkan, beberapa hasil pemeriksaan diantaranya masalah speksifikasi pengerjaan yang sebtulnya sudah diatur pada kontrak tetapi ketika dicek dilapangan memiliki kualitas kurang bagus.
”BPK memeriksa di lapangan kualitas jalan terlihat berapa selisih dari nilai kontrak dengan nilai pekerjaan,” katanya.
Selain itu, masalah lainnya adalah terkait denda, jika pihak kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Tetapi denda tersebut tidak ditagih oleh pemerintah kepada pihak kontraktor. Ini menjadi pertanyaan tersendiri sebab jika denda tidak disetorkan, maka akan terjadi kekuarangan penerimaan dan ada kerugian negara.
Ditemui di tempat sama, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menerima seluruh rekomendasi yang diberikan BPKP untuk segera dilakukan perbaikan dalam 60 hari ke depan.
Deddy menilai, masalah aset menjadi catatan tersendiri agar kedepan dilakukan pembenahan pada proses administrasinya.
Deddy mengaku, selama ini banyak aset Pemprov Jabar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota baik itu berupa tanah dan bangunan. Namun pada perkembangannya sering dilakukan pemberian dengan jalan hibah ke daerah.
”Nah, ini yang perlu diperbaiki dalam pencatatannya, dan saya akan segera memerintahkan Biro Aset untuk membenahi masalah ini,” ucap Deddy
Terpisah Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari siap mendorong upaya pemprov Jabar dalam melakukan pembenahan aset. Sebab selama ini dalam penyusunan anggaran DPRD Jabar melalui Komisi I selalu melakukan evaluasi untuk assettersebut melalui pembahasan anggaran.
”Biro Aset itukn mitra kerja komisi I dan ini sering ditanyakan dan selalu diingatkan agar dilakukan pembenahan,” ucap Ineu.
Untuk itu, Ineu menginginkan agar ke depan permasalahan aset baik yang bergerak ataupun tetap harus menjadi perhatian serius untuk pemprov Jabar sehingga LHP yang dikeluarkan BPK RI tidak terus terulang.
”Jadi masalah aset ini penting juga agar di dalam penilaian pencatatan secara keseluruhan Pemprov Jabar tetap mendapat gelar WTP pada 2017 ini,” tutup Ineu. (yan/fik)
