jabarekspres.com, CIMAHI – Dengan jumlah penduduk terbesar Provinsi Jawa Barat (Jabar) diduga sebagai daerah yang memiliki gerakan paham Radikalisme di Indonesia.
Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan mengatakan, untuk mengantipasi munculnya paham ini, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dengan merangkul seluruh tokoh masyarakat dan Agama untuk memberikan pemahaman mengenai kebangsaan dan Pancasila.
“Ini sebagai langkah antisiapsi dini, agar radikalisme tidak menyebar di Jawa Barat,”jelas Anton ketika ditemui kemarin (23/7)
Menurutnya, gerakan radikalisme, termasuk intoleransi yang berasal dari ormas yang menyerukan anti pancasila tidak akan ada celah untuk menyebarkan pemahamannya.Bahkan, beberapa pelaku pemahaman Radikalisme sudah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan.
“Kita harus antisipasi sejak dini dengan membentengi diri,” kata Anton
Dirinya menuturkan, jajarannya terus gencar menyosilisasikan mengenai kebangsaan dengan program Sawala Kebangsaan.Bahkan, untuk program ini pihaknya melibatkan sebanyak 880 ulama di Jabar.
Para ulama ini menjadi dai-dai Kamtibmas serta pendakwah langsung ketengah masyarakat dengan mengedepankan sikap nasionalisme dan cinta terhadap negara. Sehingga mereka bisa memberikan ketentraman serta kesejukan kepada umat di masyarakat.
“Dengan ini kami akan rumuskan bersama bagaimana tata cara syiar islam yang baik. Syiar itu harus dengan kesabaran bukan dengan marah-marah, provokasi mengejek, ataupun melakukan fitnah yang tidak jelas,” tuturnya.
Anton menegaskan, pihaknya akan mengidentifikasi seluruh ormas-ormas yang ada di Jawa Barat yang kemungkinan memiliki ideologi antipancasila.Sebab, baginya Pancasila sudah final.
“Jadi kalau tidak mau mengakui pancasila silahkan keluar dari Negra ini (Indonesia),” tegasnya.
Disinggung menganai langkah pasca pembubaran Hizbu Tharir Indonesia, pihaknya akan terus melakukan monitoring kepada pada pengurus dan kadernya.Sehingga, bila mereka membentuk organisasi baru akan mudah terditeksi.
“Jangan sampai mereka berganti kulit karena ideologi tidak akan pernah mati. Kalai ornagisasinya bisa berubah, tapi ideologi yang perlu kita waspadai,” kata dia
Ditempat terpisah, sebagai wakil rakyat, anggota DPRD Kota Cimahi komisi I, Edi Kanedi angkat bicara. Ia mengatakan, munculnya berbagai masalah Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) pemerintah harus lebih meningkatkan sinergitas terhadap masyarakat.
