jabarekspres.com, SOREANG – Untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan Wakil Bupati Bandung Gun Gun Gunawan menekankan kepada instansi terkait agar mampu menciptakan sinergitas dalam membuat program.
Menurutnya, sinergitas, dapat tercipta bila masing-masing instansi bekerja sepenuh hati dalam memberikan pelayanan publik. Sehingga, program penanggulangan kemiskinan yang di canangkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Jadi jangan ada masyarakat kurang mampu yang tidak terurus di Kabupaten Bandung. Mari kita bersinergis entaskan kemiskinan, dan lebih peka terhadap kemelut kesenjangan yang terjadi pada masyarakat,” ucap Gun Gun saat membuka Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Bale SawalaSoreang, kemarin (18/9).
Dirinya mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung pada 2016 tercatat 272.650 jiwa penduduk miskin, yakni sekitar 7.61 persen dari 3.6 juta jumlah penduduk. Sehingga, Kabupaten Bandung masuk peringkat ke tiga se Bandung Raya setelah KBB yang memiliki angka 11,7 persen dan Kabupaten Sumedang10,57 persen.
Untuk meningkatkan kinerja bersama, lanjut Gun Gun, harus dimulai dari kejelasan dan ketepatan data penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, dari kejelasan data, aparat setempat bisamenjalankan program pemerintah dengan lebih terintegrasi.
“Data yang jelas akan memudahkan jalannya program di lapangan. Tahun 2017, pelayanan publik sudah gratis untuk masyarakat kurang mampu, namun perlu dukungan semua pihak agar semua program pemerintah ini bisa berjalan sesuai harapan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Ernawan Mustika meyakinkan, beberapa program penanggulangan kemiskinan sudah ada dalam misi ke 4 pemkab Bandung yakni mengenai peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
Dia menguraikan, terdapat beberapa program yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan diantaranya SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) Rastra, dan PKH (Program Keluarga Harapan) oleh Dinas Sosial, Gakinda, KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar), yang tahun 2018 nanti akan lebih diprioritaskan.
Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Dr.Vivi Yulaswati.,M.Sc mengatakan Kabupaten Bandung masuk kategori satu (tingkat kemiskinan rendah, jumlah penduduk miskin tinggi). Menurutnya tren kemiskinan relatif menurun selama 5 tahun terakhir.