jabarekspres.com, BANDUNG – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengaku, jika proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK 2017-2018 masih terkendala. Salah satunya, server PPDB online yang mengalami ganguan selama dua hari pendaftaran.
”Iya memang kami mengalami gangguan, namun semua sudah kami evaluasi dan perbaiki. Besok (hari ini, Red) juga akan ada tim monev dan Pustekom yang akan melakukan pengawasan PPDB online,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi di Kantor Disdik Jabar, Jalan Rajiman, Kota Bandung, kemarin (7/6).
Imbas dari gangguan tersebut, kata dia, ada beberapa data siswa yang lintas kabupaten/kota tertukar. Bahkan kabarnya ada juga yang hingga lintas provinsi.
”Permasalahan validasi data itu sudah kami perbaiki dan sudah mulai kami kerjakan dan kami bekerjasama dengan Pustekom Disdik dan Diskominfo. Sehingga teknis seperti ini bisa diatasi,” tuturnya.
Meski demikian, dia tetap mengimbau masyarakat yang kesulitan mendaftar secara online tidak perlu panik. Orangtua murid, kata dia, bisa datang ke SMA/SMK terdekat untuk meminta mendaftarkan secara online ke sekolah yang dituju. ”Sekolah wajib melayani. Kami juga menyediakan help desk yang akan membantu setiap saat,” ujar Hadadi.
Di sisi lain, tidak hanya dari sistem online yang sedang bermasalah. Tapi, PPDB nonakademik jalur afirmasi juga dipastikan rawan masalah.
Lurah Cihaurgelis Drs Juju mengatakan, jalur afirmasi ini setiap tahunnya selalu menjadi persoalan. Sebab, setiap tahunnya selalu ada kenaikan jumlah angka orang miskin.
Untuk menyiasati hal tersebut, kelurahan Cihaurgelis menerapkan sistem yang ketat untuk pembuatan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Dengan menambahkan beberapa persyaratan seperti peryataan miskin yang dibuat oleh warga yang ditandatangani tangani oleh dua orang saksi dan RT/RW setempat.
”Selain harus ada keterangan dari sekolah asal, kami juga akan survei ke lapangan,” tegas Juju sambil menambahkan, saat ini jumlah pengajuan untuk SKTM lebih sedikit dibanding tahun lalu.
Dia menegaskan, jalur afirmasi selalu melibatkan polisi. Sebab, tahun lalu, setiap lurah dipanggil oleh pihak kepolisian karena pembuatan keterangan palsu. ”Maka untuk menekan itu dari kita sudah menerapkan sistem itu dari tahun lalu jadi selalu aman,” ungkapnya.
