Sempat Ditolak, Imunisasi Berlanjut

2
imunisasi-MR
IKUTI PERINTAH: Seorang pelajar SMP Negeri di Kota Cimahi, mengikuti pemberian vaksin MR di sekolahnya baru-baru ini.

jabarekspres.com, CIMAHI -Dinas Kesehatan Kota Cimahi mengakui sempat menerima penolakan ketika imunisasi campak rubella dilaksanakan di Kota Cimahi. Namun demikian, imunisasi vaksin Measles Rubella (MR) terus dilanjutkan setelah pihaknya memberikan pengertian terkait manfaat MR itu.

“Soal penolakan imunisasi vaksin MR, diakui memang sempat ada penolakan selama kampanye berlangsung. Namun, dengan diberikan penyuluhan oleh para kader kesehatan, petugas Puskesmas hingga kepala Puskesmas, masyarakat jadi mengerti dan mau anaknya untuk di imunisasi. Tapi kalau memang sudah gak mau banget, baru bikin pernyataan,” beber Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Fitriani Manan, kemarin (5/9).

Fitriana mengimbau kepada seluruh anak usia 7 bulan hingga 15 tahun untuk melakukan imunisasi MR di Posyandu maupun Puskesmas terdekat. Dengan harapan setelah dilakukan imunisasi semua anak akan sehat.

“Harapannya, semua anak kalau fisiknya sehat harus diimunisasi,” imbuh dia.

Perihal sertifikasi halal yang belum dikeluarkan, Fitriani menegaskan hal tersebut menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Ia yakin pemerintah tidak akan membuat hal yang tudak baik kepada masyarakatnya.

Dinkes katanya, menargetkan 139.158 anak usia 7 bulan hingga 15 tahun untuk mendapatkan imunisasi vaksin Measles Rubella (MR). Namun, sejak sebulan kampanye imunisasi vaksin MR dilaksanakan, baru 82.381 anak yang mendapatkan imunisasi.

Dia meyakini, target 95 persen anak yang terimunisasi akan tercapai pada akhir September nanti.

“Yang sudah diimunisasi 59,2 persen. Kita upayakan 95 persen tercapai,” ujarnya.

Fitriani mengatakan, imunisasi vaksin MR dilakukan untuk mengeliminasi penyakit campak di Indonesia, termasuk di Kota Cimahi. Sehingga dengan imunisasi ini, lanjutnya, tidak akan menyebabkan kelumpuhan pada anak. Kalaupun ada efeknya, itu hanya berupa demam dan bengkak saja.

“Kalau kita ingin mengeliminasi campak supaya tidak ada lagi di Indonesia, cakupannya minimal harus 95 persen. Kalau efek samping mah ada, berupa demam dan bengkak. Tapi itu kan bisa ditangani. Intinya pemerintah tidak mendzolimi masyarakat,” katanya. (ziz/gun)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here