Segera Cegah Perpecahan

jabarekspres.com, JAKARTA – Solidaritas terhadap etnis Rohingya di media sosial yang mulai tak terkendali menjadi keresahan sejumlah pemuda lintas agama. Sebab, aksi tersebut berpotensi menimbulkan kekisruhan di dalam negeri.

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Azhar Simanjuntak menuturkan, solidaritas yang dilakukan terhadap etnis Rohingya memang diperlukan. Selain sebagai dukungan moral, solidaritas diharapkan bisa menekan pemerintah Myanmar untuk menghentikan aksi kekerasan. Namun, hal itu harus dilakukan secara tepat.

Terkait rencana sebagian kelompok yang ingin menduduki Candi Borobudur, misalnya, Dahnil menilainya sebagai tindakan tidak tepat. Selain tidak ada hubungannya, hal tersebut justru bisa menimbulkan kegaduhan di Indonesia. ”Jangan sampai semangat membangun solidaritas kemanusiaan yang ingin ditunjukkan justru merusak Islam itu sendiri,” ujarnya di gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, kemarin.

Pemuda kelahiran Aceh Tamiang itu juga berharap elite politik tidak menggunakan isu Rohingya sebagai alat politik untuk tujuan tertentu. Dahnil menduga ada sejumlah pihak yang memainkan isu tersebut untuk menyudutkan pemerintahan Presiden Jokowi. ”Kalau ada yang menggunakan isu Rohingya sebagai isu politik, itu adalah tindakan politik yang memuakkan,” cetusnya.

Ketua Umum DPP Generasi Muda Buddhis Indonesia Bambang Patijaya menyampaikan hal serupa. Menurut dia, semua pihak harus bisa menahan diri untuk tidak memolitisasi atau membelokkan isu tersebut. Bambang mengimbau keutuhan di Indonesia yang sudah terjadi selama ini tidak digadaikan untuk kepentingan sesaat. ”Sekali lagi, kita harus berikan informasi berimbang terkait apa yang terjadi di sana,” tuturnya.

Terpisah, Menko Polhukam Wiranto meminta seluruh kelompok masyarakat di tanah air tenang menyikapi kondisi di Rakhine State, Myanmar. Dia tidak ingin gelombang dukungan terhadap warga Rohingya di sana malah menjadi sumber keributan.

Apalagi jika bentuk dukungan tersebut menyalahi ketentuan. Misalnya insiden pelemparan bom molotov ke kantor Kedutaan Besar Myanmar. ”Itu nggak boleh,” tegasnya. Menurut Wiranto, aksi tersebut sudah merusak dan menimbulkan ancaman. Bentuk dukungan seperti itu yang tidak diharapkan pemerintah karena malah menimbulkan masalah. (far/syn/c9/fat/rie)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan