Satpol PP Dinilai Dewan Melempem

CIMAHI – Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) di Pemerintahan Kota Cimahi dinilai anggota Komisi I DPRD Kota Cimahi Kania Intan Puspita, masih belum memiliki aksi yang jelas dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda)

Dirinya mengaku, tidak puas dengan kinerja Satpol PP. Sebab, secara kasat mata masih banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bertebaran di jalan – jalan dan tempat-tempat yang seharusnya bebas dari PKL.

Dari beberapa informasi ketika ditanyakan langsung mereka selalu beralasan dilematis bila menertibakan PKL, meskipun para pedagang tersebut mencari nafkah tapi dengan cara melanggar aturan.

“Memang jika urusan dengan hati jadinya susah, tapi jika berkaitan dengan Perda ya mereka (Satpol PP) harus berani,” jelas Kania ketika di temui di fraksi PKS gedung DPRD Kota kemarin (20/19)

Selain itu, Kota Cimahi juga dihadapkan dengan permasalahan pelik mengenai banyaknya minimarket yang beroperasi tanpa mengantongi izin, Café dan restoran yang tak berizin. Bahkan, banyak bangunan liar tanpa IMB.

“Jadi masih banyak pekerjaan rumah untuk Satpol PP. Kami berharap mereka bisa lebih maksimal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,” cetus Kania.

Dirinya mengaku heran dengan tidak maksimalnya tugas dari Satpol PP. padahal, untuk melakukan tindakan penertiban seharusnya Satpol PP dapat bertindak tegas.

Kendati begitu, bila Satpol PP menemui kendala seharusnya dapat dikomunikasikan langsung dengan Wali Kota atau DPRD. Sehingga, bila dalam pelaksanaan tugas ada kendala bisa di pecahkan bersama.

Kania mengakui, secara kuantitas jumlah personil dan anggaran memang kurang memadai. Namun, bila masalah ini menjadi kendala seharusnya bisa dibicarakan bersama.

“Dewan melalui Komisi 1 akan mendorong memenuhi anggarannya dan penambahan jumlah personil jika itu di bicarakan,”kata dia.

Sementara itu menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pol PP Kota Cimahi, Aris Permono, mengakui masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait penegakkan Perda.

Aris mengungkapkan, permasalahan anggaran dan kekurangan personel  memang menjadi kendala. Sehingga, jajarannya sulit bekerja maksimal.

” Anggaran yang kami kantongi sejauh ini belum cukup, jadi kami mohon dukungan dan dorongan dari Dewan,” ucap Aris.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan