jabarekspres.com, SOREANG – Masih banyaknya renternir di Kabupaten Bandung membuat Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratulloh merasa gerah.
Dirinya meminta kepada pemerintah Kabupaten Bandung harus berperan aktif untuk mengedukasi masyatakat terutama para pelaku usaha kecil dan menengah agar diberikan kemudahan untuk mengakses Perbankkan.
“Mencegah praktik rentenir memang diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah. Salah satunya dengan terus mengedukasi masyarakat agar bisa lebih “melek” perbankan (bankcable),”jelas Najib ketika ditemui kemarin saat melakukan kunjungan kerja Daerah kemarin (7/9)
Dirinya menilai, dengan diberikannya kemudahan tentunya lambat laun masyarakat juga akan meninggalkan renternir dan beralih ke Pebankkan.
Selain itu, pemerintah daerah harus pandai menjembatani atau mengintermediasi antara kebutuhan masyarakat dengan pihak perbankan. Apalagi, Pemerintah Kabupaten Bandung ini merupakan salah satu pemegang saham di Bank Jabar Banten.
Sudah semestinya Bank Jabar juga lebih aktif memberikan edukasi dan mengintermediasi masyarakat agar dapat mengakses perbankan. Namun, tentunya tetap memperhitungkan resiko, jangan sampai terjadi kredit macet atau Non Performance Loan (NPL).
Dirinya berpendapat, salah satu faktor masyarakat menggunakan jasa Rentenir adalah diberikannya kemudahan dalam memberikan pinjaman. Bahkan, pinjaman yang diajukan bisa tampa agunan dan atas dasar saling kepercayaan.
Hal ini, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk terus mengedukasi masyarakat. Terlebih, pemerintah daerah juga punya peran penting untuk mendorong tumbuhnya koperasi untuk menopang perekonomian masyarakat agar tidak bergantung kepada rentenir.
Sementara itu Kepala Desa Cilame Alo Sobirin mengaku, untuk menggunakan jasa perbankkan untuk meminjam modal masyarakat desanya masih sangat rendah. Bahkan,
hak dan kewajibanya terhadap bantuan permodalan yang dikucurkan pemerintah menjadi kredit macet.
“Kadang saya juga heran kenapa kalau dikasih pinjam sama rentenir bayarnya lancar yah,”katanya.
Untuk mendorong perekonomian masyarakat sekaligus menangkal praktik rentenir di desanya, lanjut Alo, pihaknya saat ini sudah menyiapkan pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Harapanya, Bumdes ini bisa membantu kesulitan masyarakat yang memerlukan bantuan permodalan.
“Selain fokus pada perniagaan nantinya Bumdes kami juga akan mencoba membantu permodalan usaha bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat ini terus terusan menjadi korban rentenir,” pungkasnya (rus/yan)
