jabarekspres.com, BANDUNG – Rencana Musda Rekonsiliasi Pemuda Jawa Barat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jabar antara Kepemimpinan Saca Suhendi dan Siti Aisyah terancam batal setelah beredar surat kesepakatan palsu yang sengaja diedarkan oleh pihak KNPI Siti Aisyah.
Ketua KNPI Jabar Saca Suhendi mengatakan, surat hasil notulen yang dibuat tersebut tidak berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat bersama ketika dilakukan pertemuan di Hotel Holiday In. Sebab, dalam isi notulen, sudah ada penambahan pada poin ke 6.
Dirinya menuturkan, pada pertemuan di Hotel Holiday In yang difasilitasi oleh Disorda pihaknya hanya menyepakati 5 poin dan menandatangani sebagai dasar melakukan Musda Rekonsiliasi.
Selain itu, inti kesepakatan yang disetujui di antaranya membentuk tim perumus dari masing-masing kedua belah pihak dan melakukan pembahasan teknis Musda Rekonsiliasi pada tanggal 25 Oktober.
“Nah ini kenapa notulen itu diganti, saya juga tidak tahu kesepakatan yang beredar ada point 6 nya. Malah ketika pertemuan di Hotel Holiday In Siti Aisyah dan Samsul Bahhri selaku perwakilan Komisi V DPRD Jabar yang tidak mau tanda tangan,”jelas Saca ketika ditemui di Sekretariat KNPI Jabar kemarin (16/11)
Dalam notulensi tambahan di poin ke 6 berbunyi, menyatakan bahwa anggaran Hibah KNPI Jabar dapat direalisasikan setelah Musda. Namun, Poin ini dianggap sebagai ketidakadilan dan menyalahi aturan AD/ART. Sehingga, terkesan KNPI Jabar pimpinan Saca Suhendi menolak menandatangani kesepakatan itu.
Dengan kondisi tersebut, pihaknya perlu menjelaskan kepada seluruh pengurus dan 106 Organisasi Kepemudaan (OKP) bahwan hasil kesepakatan tersebut diluar kontek pertemuan untuk melakukan Rekonsiliasi.
Untuk itu, pihaknya mendesak anggaran Hibah KNPI Jabar perode sasi 2014-2017 untuk segera dicairkan sebelum Musda. Bahkan, untuk masalah ini pihaknya akan langsung meminta bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
“Yang kami inginkan itu Musda Rekonsiliasi dan anggaran di cairkan,”ujar Saca.
Dirinya menilai, anggaran Hibah kepemudaan ini merupakan hak organisasi dan seluruh OKP yang ada di Jabar. Sebab, meskipun dana tersebut dihambat, agenda kegiatan dan program KNPI Jabar tetap berjalan sesuai rencana organisasi.
