PUPR Perbanyak Sumber Air Buatan

jabarekspres.com, JAKARTA – Kekeringan yang melanda Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara harus segera mendapatkan solusi permanen. Sebab, pada 2018 mendatang, tingkat kekeringan diperkirakan lebih tinggi.

Antisipasi yang tepat dari pemerintah maupun masyarakat akan bisa setidaknya meminimalisir dampak kondisi kekeringan itu.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyebut kekeringan tahun ini adalah akumulasi dari aktivitas yang merusak lingkungan. ”Siapapun tahu kalau prosesnya sudah terjadi sejak lama,” katanya.

Dalam laporan dari berbagai daerah, Siti menyebut indikator paling konkrit adalah laporan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tentang mata air Cicurug. ”Sumber air itu sudah lama nggak pernah kering, sekarang malah kering,” kata Siti di gedung DPR kemarin (13/9).

Siti menyebut ada problem ”hulu” yakni melemahnya kawasan hutan sebagai kekuatan utama penyimpan air tanah. Terkikisnya hutan disebabkan oleh banyak faktor seperti illegal loging, alih fungsi lahan, sampai penataan kawasan. ”Penataan ruangnya di daerah juga kadang tidak tepat,” ungkapnya.

Dalam catatan KLHK, pada tahun 2000, ditemukan deforestasi di indonesia telah menyentuh angka 2 juta hektar. Saat itu kewenangan pengelolaan hutan masih berada di Bupati/Walikota. Setelah ditarik ke KLHK, proses deforestasi bisa diperlambat. Pada tahun 2014 terekam proses deforestasi mencakup 400 hektar lahan. ”Tapi hitungannya naik karena ada karhutla, jadi 600 sampai 800 hektar,” kata Siti.

Siti menegaskan bahwa per­soalah hulu ini mesti diwaspa­dai. Pada tahun 2018 masa kemarau disebutnya bakal lebih panjang. Hanya ada curah hujan tinggi pada periode Ja­nuari hingga Februari. Kawasan NTT dan NTB curah hujannya masih rendah. ”Untuk kawasan Riau sudah harus waspada sejak Mei,” ungkapnya.

Sementara itu, reboisasi maupun restorasi hutan tidak akan terjadi dalam waktu singkat. Tahun ini KLHK telah mengupayakan penanaman kembali 5.400 hektar lahan. DPR pun telah menyetujui penambahan anggaran pen­anaman hutan dari Rp 800 miliar hingga menjadi Rp 1,1 triliun pada tahun ini.

Beberapa budidaya komoditas tanaman kata Siti juga berpeng­aruh. Seperti di NTB yang ramai-ramai membuka lahan untuk tanaman jagung. Namun, ia menyatakan masih akan mela­kukan pendalaman lebih lanjut tentang seberapa parah kerusa­kan wilayah hutan di Jawa dan Nusa Tenggara. ”Bener-bener harus kita cek dan pastikan ke lapangan,” tandansya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Prof Hariadi Kartodihardjo menjelaskan, salah satu bentuk perusakan lingkungan di Jawa adalah alih fungsi lahan. ’’Saat ini, alih fungsi lahan sudah sangat ma­sif,’’ terangnya kepada Jawa Pos (Jabar Ekspres Group).

Sementara itu, untuk men­dukung ketahanan air dan pangan, Kementerian Peker­jaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengejar pembangunan bendungan. Menteri PUPR Basuki Hadi­muljono mengatakan, hingga 2019 nanti, setidaknya ada 65 bendungan yang rampung. ”Itu meliputi 16 bendungan yang belum selesai dan 49 bendun­gan baru,” tuturnya.

Dia menjelaskan, hingga 2016 sudah ada tujuh bendungan yang selesai dibangun. Yakni Bendungan Rajui Aceh, Ben­dungan Jatigede Sumedang, Bendungan Bajulmati Bany­uwangi, Bendungan Nipah Madura, Bendungan Titab Bali, Bendungan Paya Seu­nara Sabang, dan Bendungan Teritip Balikpapan. Sementara itu, pada 2017 ditargetkan ada tambahan beberapa bendun­gan baru seperti Bendungan Raknamo di Kupang, Bendun­gan Tanju NTB, dan Bendun­gan Mila NTB.

Pada 2017 juga akan dibangun sembilan bendungan baru . Yaitu Bendungan Rukoh di Aceh, Way Apu di Maluku, Baliem di Papua, Lausimeme di Suma­tera Utara, Sidan di Bali, Pamuk­kulu di Sulawesi Selatan, Ko­mering II di Sumatera Selatan, Bener di Jawa Tengah, dan Bendungan Temef di NTT.

Selain membangun bendun­gan, Kementerian PUPR juga membangun embung. Di Madura misalnya, Kemente­rian PUPR berencana membangun beberapa embung. Yaitu Embung Cangkerman, Embung Samiran di Pameka­san, Embung Batolebar di Sampang, dan Embung Air Baku Poja Parsanga di Sume­nep serta pengamanan Pan­tai Slopeng di Sumenep.

Tahun depan, Kementerian PUPR akan membangun lebih banyak lagi bendungan. Ang­garan yang diberikan kepada Kementerian PUPR akan di­alokasikan untuk pembangu­nan 47 bendungan, dengan komposisi 11 bendungan baru dan 36 bendungan yang mer­upakan lanjutan pekerjaan tahun sebelumnya (on-go­ing). Sebanyak 54 embung baru juga akan dibangun. (tau/byu/and/jun/rie)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here