jabarekspres.com, CIMAHI – Oktober 2017 Pemerintah Kota Cimahi akan mempunyai wali kota dan wakil wali kota yang baru. Sesuai dengan hasil Pilkada beberapa waktu lalu, Ajay M. Priatna dan Ngatiyana terpilih sebagai orang nomor satu dan nomor dua di kota Cimahi.
Pada masa kampanyenya, Ajay-Ngatiana menawarkan beberapa program prioritas. Diantaranya 1.000 lapangan kerja, penanganan banjir, pengurai kemacetan, gratis raskin, santunan kematian masyarakat ber-KTP, tambahan penghasilan guru, tambahan insentif guru ngaji, tambahan fasilitas dan insentif guru Paud, bebas SPP dan keringanan dana sumbangan pendidikan masuk SMU/SMK.
Tidak hanya itu dalam program prioritas yang mereka tawarkan juga tercantum seperti gratis izin usaha khusus UMKM, tambahan insentif RT/RW, alokasi anggaran Rp 100 juta per RW per tahun, Puskesmas rawat inap dan ambulan tiap kelurahan serta kesejahtraan buruh, kestabilan keberlangsungan industri dan kemudahan birokrasi.
Untuk mewujudkan dan merealisasikan program prioritas Kepala daerah terpilih tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Cimahi, Tata Wikanta, mengatakan, semuanya pasti akan disesuaikan terlebih dahulu dengan kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah kota Cimahi.
“Kalau kemampuan anggaran misalnya 50 persen bisa dilaksanakan, saya kira bagus,” katanya saat dihubungi, kemarin.
Tata menuturkan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 akan dibahas dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Cimahi akhir Juli.
“RKPD 2018 sudah menjadi ranah dari kepala daerah baru. Jadi, apa yang menjadi visi-misi unggulan, kita sudah masukan ke dalam RKPD 2018,” bebernya.
Kendati demikian, Tata memastikan semua program kerja unggulan Wali Kota Cimahi terpilih sudah masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018-2022. Meski RKPD sendiri harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
“Karena RPJM belum, kita mencoba menyusun RKPD berdasarkan prediksi perkiraan yang akan dilakukan 2018 sampai 2022 nanti. Sekarang sedang disusun dan akan kita sesuaikan dengan program kerja yang ditawarkan kepala daerah terpilih saat kampanye dulu,” kata Tata.
Diakui nya, ada sejumlah program kerja yang memiliki sifat yang sama antara kepala daerah yang lama dengan kepala daerah baru. Sehingga, menurut nya, untuk realisai program tersebut tidak terlalu rumit untuk mewujudkannya.
