Presiden Batalkan Wacana FDS

Joko Widodo Akan Tata Ulang Aturan Kemendiknas

Pelajar
FAJRI ACHMAD NF / JABAR EKSPRES
BAHAN PERCOBAAN: Siswa kelas XI SMA 3 Bandung beraktifitas di Perpustakaan disela-sela istirahat, di Jalan Belitung, Kota Bandung, Jumat (16/6). Presiden akhirnya membatalkan wacana FDS.

jabarekspres.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter yang digagas Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Keputusan ini diambil Jokowi usai memanggil Muhadjir dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ma’ruf Amin ke Istana, Jakarta, kemarin (19/6).

”Presiden merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami apa yang jadi keinginan masyarakat dan ormas Islam. Oleh karena itu, Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu,” kata Ma’ruf Amin saat mengelar jumpa pers mengumumkan pembatalan tersebut.

Ma’ruf mengatakan, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2017 akan diganti dengan peraturan presiden. Presiden akan mengundang berbagai elemen masyarakat untuk meminta masukan dalam menyusun aturan itu. Termasuk ormas Islam seperti MUI, PBNU dan Muhammadiyah.

Presiden juga berjanji akan melakukan penguatan ter­hadap posisi Madrasah Dini­yah. ”Sehingga masalah-masalah yang menjadi kru­sial di dalam masyarakat akan bisa tertampung di dalam aturan yang akan dibuat itu,” tuturnya.

Sebelumnya, kebijakan Pen­guatan Pendidikan Karakter yang mengubah waktu sekolah menjadi 5 hari dan full day school mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan, ter­masuk dari ormas PBNU.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar Fraksi PKS Haris Yuliana mengatakan, dengan Permen­diknas 23 tahun 2017 tentang lima hari sekolah, masih ba­nyak sekolah yang belum siap melaksanakan pendidikan dengan sistem full day schooll atau lima hari sekolah satu hari delapan jam untuk belajar.

”Ketika ada wacana pendidi­kan agama dicabut, dialihkan ke madrasah. Sedangkan satu sisi sekolah jadi lima hari del­apan jam gak ada waktu bagi anak anak untuk belajar di madrasah,” jelas Haris Yuliana kepada Jabar Ekspres di kantor DPD PKS Kabupaten Bandung, kemarin.

Menurutnya dengan dite­rapkannya permendiknas tentang lima hari sekolah terus ada informasi wacana akan menghilangkan pendi­dikan agama di sekolah. ”Mudah-mudahan itu hanya wacana menteri pendidikan, kalau sampai dilaksanakan, saya termasuk yang tidak se­pakat. Sebab, bukan persoa­lan mengalihkan waktu, tapi dikhawatir menjadi gejolak karena seperti memberikan pemisahan sistem dalam pen­didikan,” tukasnya

Sebelumnya Bupati Bandung Dadang M Naser menanggapi keputusan menteri pendidikan nasional (Kepmendiknas) no­mor 23 tahun 2017 tentang sekolah lima hari dengan respon positif. Secara keseluruhan di kabupaten bandung belum siap menerapkan sistem lima hari sekolah atau full day schooll karena terkendala inflastruktur.

Sementara itu, ulama seka­ligus para pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Ta­sikmalaya menganggap pe­nerapan full day school (FDS) tidak tepat. Terutama di Ta­sikmalaya.

Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya KH Abdul Aziz Affandy menolak penerapan FDS di Tasikmalaya. Sebab, pemerintah pusat tidak bisa menyamaratakan setiap daerah di nusantara ini. Ter­lebih, di Tasikmalaya banyak pesantren.

”Untuk di Tasikmalaya ba­hkan Jawa Barat, saya meno­lak (penerapan Full Day School, Red). Masih banyak kiai dan pesantren,” ujarnya kemarin.

Penerapan FDS, kata Aziz, nanti akan merenggut rasa nasionalisme, budaya dan akhlak kedaerahan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. ”Kalau itu terjadi siapa yang akan tang­gung jawab. Tidak akan ada yang peduli,” ungkap ulama kharismatik ini.

Menurut Azis, kemungkinan yang dipikirkan pemerintah pusat yaitu untuk meningkat­kan kualitas mutu pendidikan dan guru lebih banyak men­gontrol anak didiknya. ”Tapi arahnya kemana? Apakah anak betah (sampai sore di sekolah, Red)?” kritik Aziz.

Anak-anak, bagi Aziz, sangat butuh bersosialisasi dengan lingkungannya selain di seko­lah. ”Penerapan FDS ini akan menyinggung komunitas pen­didikan keagamaan yang sudah berjasa terhadap tanah air ini,” kritik KH Aziz lagi.

Dalam wawancara terpisah, Pimpinan Pondok Pesantren KH Zaenal Musthafa Suka­manah KH Acep Tohir Fuad mengatakan penerapan FDS tidak tepat atau tidak cocok dilaksanakan di Tasikmalaya. ”Kalau bisa sudah dihentikan (pelaksanaan full day school, Red),” ujar Acep.

Alasan Acep menyebut FDS tidak tepat diterapkan di Ta­sikmalaya karena akan men­gurangi waktu dan kesempa­tan anak mempelajari ilmu agama Islam di pesantren. ”Nanti akan berseberangan dengan ormas-ormas Islam yang mempunyai pesantren-pesantren,” tutur Acep.

Acep berpandangan, pene­rapan FDS akan melemahkan siswa pada pendidikan agama. ”Dalam situasi saat ini saja dengan banyaknya pesantren, masih banyak kekurangan. Apalagi kalau pendidikan agama di pesantren banyak yang dipangkas,” jelas Acep.

Dalam kesempatan berbeda, Pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya KH Zaenal Abidin Anwar meminta agar kebijakan penerapan FDS ini dikaji kem­bali lebih mendalam oleh pe­merintah pusat. ”Masalahnya cobalah didiskusikan atau di­musyawarahkan,” ungkapnya.

Menurut Zaenal, penerapan FDS memang baru tahap pengajuan dan masih dalam pengembangan. Pada dasarnya pendidikan itu adalah mendi­dik manusia. ”Manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Kalau umpamanya pinter ha­nya jasmaninya saja, berarti orang pinter tapi tidak mem­punyai manusiawi,” analisa Zaenal. (jpg/rus/dik/rie)