PPK/PPS Jabar Terbaik se-Indonesia

Nyaris Tidak Menyisakan Persoalan

20
Tiga sekretaris KPU
TIGA SEKRETARIS BARU Tiga sekretaris KPU di tiga kabupatenkota dilantik di aula KPU Jabar, kemarin (1411).

jabarekspres.com, BANDUNG – KPU Jawa Barat mengklaim 17.871 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilantik 11 November lalu merupakan panitia terbaik se-Indonesia. Tak adanya persoalan dalam proses pemilihan, menjadi faktor utama penilaian tersebut.

Para anggota PPS itu resmi dilantik serentak di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat beberapa waktu lalu. Pelantikan itu menyusul pengambilan sumpah/janji 3.135 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). KPU juga menjadwalkan pelantikan 678.771 anggota KPPS dan membentuk 75.419 unit TPS.

Komisioner KPU Jabar Divisi Perencanaan dan Data, Ferdhiman Bariguna menilai, ribuan anggota PPS itu dinyatakan sebagai terbaik se-Indonesia karena nyaris tidak menyisakan persoalan.

“Apalagi KPU Jabar telah menyiapkan tes tertulis untuk calon anggota PPK dan PPS, yang justru belum dilakukan KPU provinsi lain,” kataya. Ia juga menjelaskan masalah yang ada di lapangan. Biasanya, petugas PPK atau PPS rangkap jabatan.

Menurut Komisioner KPU Jawa Barat Divisi Teknis Endun Abdul Haq, para petugas PPK/PPS tidak diperbolehkan memiliki jabatan lain. Misalnya jika ada petugas PPK merangkap tugas pada Program Keluarga Harapan (PKH) atau pendamping desa. “Maka diharuskan memilih,” katanya.

KPU akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengeluarkan surat edaran tentang rangkap jabatan. Selain itu juga akan dilakukan verifikasi. Kepada yang terindikasi rangkap jabatan dianjurkan harus memilih salah satunya.

”PPK dan PPS harus berkerja dengan penuh kejujuran, integritas, dan loyalitas. Kami juga akan melakukan bimbingan teknis mengenai pendataan DPT dan untuk selanjutnya akan dilakukan pelatihan untuk pengembangan SDM khususnya tenaga adhoc, yang dikerjasamakan dengan KPU kabupaten/kota,” papar Endun.

”KPU Provinsi sejauh ini sudah melakukan banyak koordinasi dengan pemerintah daerah, misal terkait anggaran, terkait fungsi koordinasi, bahkan terkait sosialisasi, dan KPU kabupaten/kota telah dikoordinasikan dengan pemerintah setempat dalam hal pelaksanaan setiap tahapan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur dan pilkada serentak 2018,” sambungnya.

Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Heri Suherman, atas nama Sekretaris Jenderal KPU RI mengambil sumpah dan melantik tiga pejabat struktural di Aula Setia Permana, Jalan Garut, Kota Bandung, kemarin (14/11).

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI, ketiga orang tersebut adalah Deni Setiawan sebagai Sekretaris KPUD Kota Bogor, Mohammad Thoras Baharudin sebagai Sekretaris KPUD Kota Depok, dan Handiman sebagai Sekretaris KPUD Kota Cimahi.

Heri menyampaikan, tiga sekretaris yang dilantik harus siap tempur di Pilgub dan siap berdedikasi tinggi. Khusus untuk Sekretaris KPUD Kota Bogor, Heri berpesan lebih serius bekerja karena akan menghadapi pilkada serentak.

”Para pejabat yang dilantik harus turut serta dan terlibat dalam mencapai tujuan organisasi KPU. Antara lain dalam hal tata kelola keuangan dan administrasi lebih baik,” ujarnya.

Dia mengingatkan, status para pejabat yang dilantik merupakan PNS daerah. Sehingga masih memiliki hak kepegawaian di daerah masing-masing. (and/rie)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here