PPDB Sengsarakan Masyarakat Jabar

jabarekspres.com, BANDUNG – Sejumlah warga Kota Bandung mendatangi kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan memberikan kejelasan atas penerimaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur nonakdemik.

Koordinator aksi yang juga sebagai ketua rakyat bersatu Akhyad mengatakan, PPDB 2017 untuk sma/smk yang diatur oleh Pergub nomor 16 tahun 2017, ternyata menyengsarakan banyak sekali orang tua didik.

”Banyak sekali masalah yang timbul dari mulai sosialisasi yang singkat. Sehingga banyak sekali warga masyarakat yang tidak menegetahui aturan serta tehapan PPDB 2017,” kata Akhyad, di sela-sela aksi, kemarin.

Dia mengatakan, masalah itu sendiri muncul dari berbagai macam elemen. Termasuk, online PPDB yang seringkali bermasalah. ”Dari error sistem sehingga transparansi keputusan PPDB itu sendiri gak ada,” ucapnya.

Di sisi lain, ketika masalah online muncul, Disdik Provinsi Jawa Barat mengubah online menjadi offline. ”Ini berpotensi menjadi ajang bisnis para oknum di lingkungan pendidikan,” jelasnya.

Hal yang tidak kalah penting, kata dia, jalur afirmasi. Dia menegaskan, banyak orangtua murid yang berada di garis kemiskinan. Namun, tidak bisa berbuat banyak karena terhalang biaya. ”Pendidikan gratis jangan hanya jadi retorika saja. Sebab, kenyataannya mereka tetap diminta sejumlah uang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi mengatakan, pihaknya akan mengabulkan semua permintaan pendemo. Dan menjamin, anaknya mereka yang melalui jalur afimasi bisa diterima.

Akan tetapi, lanjut dia, khusus jalur akademik ini tidak bisa sembarangan masuk, khususnya negeri. ”Jika tidak tertampung masih belum masuk juga anak ini akan diarahkan ke sekolah swsta dengan jaminan tidak akan dipungut biaya SPP dan DPP,” tandasnya.

”Ketika ada sekolah yang meminta pungutan baik swasta maupun ngeri kita akan bertindakan tegas dengan mencabut izin nya,” tegasnya. (pan/rie)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan