Petani KBB Pertanyakan Janji Pemkab

jabarekspres.com, NGAMPRAH – Para petani di  Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat mengaku kecewa dengan janji pemerintah daerah yang akan membantu para petani. Sampai saat ini, bantuan bagi para petani tak kunjung datang. Padahal, menghadapi musim kemarau seperti saat ini, para petani membutuhkan berbagai bantuan untuk meningkatkan produksi pertanian seperti padi.

Ade,49, salah seorang petani di Kampung Ranca Desa Batujajar Kecamatan Batujajar mengungkapkan, bantuan dari pemerintah daerah selama ini tak pernah didapat. Padahal, pemerintah daerah sudah berjanji akan memberikan bantuan dalam meningkatkan produksi pertanian. “Dulu janjinya mau ngasih bantuan ke petani. Tapi, sampai saat ini tidak ada bantuan itu,” sesalnya ditemui di Batujajar, kemarin.

Diakuinya, bantuan sempat datang dari pemerintah sejak 7 tahun yang lalu dengan memberikan bantuan pupuk bagi petani. Namun, sampai saat ini bantuan tersebut sudah tidak ada lagi. “Para petani berharap ada bantuan dari pemerintah seperti bantuan berupa traktor, pupuk, obat serta penyuluhan bagi petani. Karena itu penting untuk meningkatkan produksi pertanian padi. Kami juga kebingungan soal ketersediaan air karena terus kemarau cuacanya,” ungkapnya.

Ade memiliki lahan pertanian dengan luas 80 tumbak. Untuk sekali panen, dapat menghasilkan gabah basah sekitar 1 kwintal. Tapi, dengan menghadapi ancaman kekeringan akibat pasokan air yang mulai sulit didapat, para petani mulai khawatir akan gagal panen. “Sumber pertama itu dari air, kalau airnya sudah sulit maka ancaman gagal panen bisa terjadi. Mudah-mudahan saja soal pasokan air juga ada solusi dari pemerintah,” terangnya.

Kesulitan air bagi petani juga terjadi di lahan pertanian di 4 desa Kecamatan Cipatat akbat rusaknya  irigasi Pasirangin karena  longsor sejak Oktober 2016. Kondisi itu menyebabkan lahan pertanian seluas 521 hektare di Desa Kertamukti, Sumurbandung, Sarimukti, dan Cipatat kurang pasokan air. Akibatnya, para petani mengalami gagal tanam selama dua musim. Bahkan terparah berada di Desa Kertamukti, luasnya sekitar 300 hektare.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat Dadan Supardan meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk melakukan inventarisir lahan pertanian di KBB. Sehingga nanti akan terlihat mana saja lahan pertanian yang membutuhkan bantuan serta perbaikan sarana prasarana termasuk infrastrukturnya untuk pasokan air. “Harapan dan keinginan para petani untuk mendapatkan bantuan itu harus didengar oleh pemeritah dalam hal ini dinas pertanian,” tegasnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan