Percepat Sertifikasi Tanah

jabarekspres.com, BANDUNG – Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah menuntaskan sertifikasi tanah. Hingga kini, yang tersertifikasi di seluruh Indonesia belum ada separo dari total jumlah bidang tanah. Presiden Joko Widodo minta kementerian Agraria dan Tata Ruang untukmempercepat proses sertifikasi tanah agar ada kepastian hukum.

Hal itu disampaikan Jokowi saat penyerahan 2.008 sertifikat tanah untuk warga Jawa Barat di Bandung kemarin (12/4). Sebagai gambaran, Jawa Barat memiliki 19,8 juta bidang tanah. Namun, yang sudah tersertifikasi baru 6,3 juta bidang atau 31,8 persen.

Jokowi menuturkan, sertifikat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan kekuatan hukum atas kepemilikan tanahnya.  ’’Dulu saya beli tanah 200 meter harus nunggu sampai tiga tahun baru terbit sertifikat,’’ tutur Jokowi di hadapan para warga.

Saat ini di Indonesia sudah ada klaim kepemilikan sebanyak 126 juta bidang tanah. Hanya, hingga akhir Maret lalu baru 46 juta bidang lahan yang tersertifikasi. Bila dipersentasikan, jumlahnya 36,5 persen atau kurang dari separo. Karena itu, butuh upaya ekstra untuk menyertifikasi lahan-lahan tersebut.

Karena itu, seringkali muncul sengketa atau konflik tanah karena tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim. ’’Ini yang sedang saya kejar. Tahun ini saya perintahkan kepada menteri, lima juta sertifikat harus selesai se-Indonesia,’’ lanjut mantan wali kota Solo itu. Khusus Jawa Barat, harus selesai 370 ribu sertifikat tahun ini.

Dalam pembagian sertifikat kemarin, warga yang mendapatkan sertifikat berasal dari 10 kabupaten/kota se-Jabar. Dia meminta warga untuk menjaga baik-baik sertifikat tanah yang sudah diberikan. ’’Bisa juga dipakai untuk mencari modal ke bank, diagunkan,’’ tutur Jokowi. Hanya, Jokowi mensyaratkan sertifikat itu diagunkan hanya  untuk menambah modal usaha.

Artinya, uang yang diapat dari bank harus bisa diputar kembali mengingat pada akhirnya utang tersebut harus dilunasi. ”Jangan dibelikan motor atau mobil. Bisa dibelikan truk atau pikap untuk mengangkut barang, misalnya, jadinya produktif,’’ jelasnya. Sebelum memutuskan untuk mengagunkan sertifikat ke bank, harus diperhitungkan dengan matang apakah bisa untuk menyicil utang.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menuturkan, pihaknya masih butuh waktu untuk menyelesaikan tanggungan sertifikasi tahan. ’’Insya Allah tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia mudah-mudahan sudah mendapat sertifikat,’’ terangnya. Tahun depan, tuturnya, untuk Jawa Barat saja ditargetkan ada 500 ribu lahan yang tersertifikasi.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan