Penyaluran Hibah Tanpa Perantara

Aher Setorkan Data Penerima ke KPK

21
ACHMAD NUGRAHA/JABAR EKSPRES
HIBAH PEMPROV : Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kiri) berbincang bersama Kepala Satuan Tugas Supervisi II KPK Asep Rahmat Suwanda (kanan) dalam acara Pengarahan Pelaksanaan Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, kemarin (7/12).

jabarekspres.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menekankan, tidak boleh ada perantara dalam pencairan dana hibah yang diberikan Pemprov Jabar. Hal ini dilakukan untuk memperkecil praktik korupsi di pemerintahan.

Menurut Heryawan, masyarakat harus berani mengawasi dan melek jika terjadi pengutan terkait penyaluran dana hibah. Sebab, dalam penyalurannya, tidak diperbolehkan ada perantara. Apalagi sampai meminta imbalan untuk mengurus pembuatan proposal pencairan dana tersebut.

”Kalau ingin ada perantara harus amal soleh dia. Ngurus misalnya, ke provinsi itu dia relawan, dia mencari amal kebaikan. Bukan karena ada presentase pengurusan dana,” tegas Heryawan pada pengarahan bersama KPK RI kepada Penerima Hibah TA 2017 di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, kemarin (7/12).

Untuk memastikan penyaluran dana tersebut sesuai dan tidak, maka  terjadi penyimpangan, maka pihaknya akan menyalurkan dalam bentuk transfer melalui rekening. Sehingga penyaluran dari Pemprov Jabar tidak akan berkurang.

Menurutnya, sebagaimana yang tertera dalam proposal, pada kesepahaman, serta dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dana tersebut diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan sosial tanpa ada imbalan.

”Dana sepenuhnya untuk kegiatan pembangunan sebagaimana yang tertera pada proposal tidak ada pihak yang dianggap berjasa dan harus diberikan presentase,” urainya.

Maka dari itu, pihaknya berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan dan pencegahan peyimpangan penyaluran dana tersebut.

”KPK akan mengawasi terus, KPK itu ada koordinasi, supervisi, dan pencegahan terus melakukan koordinasi pencegahan baik provinsi maupun kabupaten/kota,” urainya.

Aher mengatakan, pihaknya telah memberikan data-data kepada KPK siapa saja yang mendapatkan bantuan dana hibah tersebut. Dia pun menegaskan, penerima hibah tidak menggunakan dana tersebut untuk kegiatan di luar kesepahaman.

”Yang dapat bantuan jangan macem-macem, data bantuan hibah dari Pemprov ke masyarakat itu catatan di KPK termasuk data bantuan keuangan itu ke KPK,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsubgah) KPK Asep Rahmat Suwanda mengatakan, selalu ada risiko dalam konteks Bantuan Sosial (Bansos). Sebab, penyebarannya melibatkan banyak pihak.

Menurutnya, dalam proses tata kelola maupun prosedural dana hibah, selalu ada oknum yang memanfaatkan dengan mengatasnamakan membantu pencairan dana tersebut.

”Istilahnya sebagai mediator yang seolah-olah tampil menjadi orang paling berjasa. Biasanya, dia mendekati calon penerima hibah dengan cara bantu urusin proposal sampai ngurus ke Pemprovnya tapi deal sekian persen,” jelas Asep.

Dia mengungkapkan, dana yang disalurkan dari Pemprov dipastikan murni sepenuhnya karena menggunakan sistem transfer. Namun, setelah hal tersebut disetujui dan dicairkan tidak ada yang dapat memastikan dana yang diambil sesuai dalam penggunaannya.

”Mungkin sudah ada agreement di depan itu penyusunan proposal maka ketika dicairkan full tapi disisihkan entah siapapun yang mengkoordinir,” jelasnya lagi.

Meski begitu, pihaknya mengaku belum dapat memastikan berapa banyak penyimpangan yang dilakukan dalam penyaluran dana hibah. Menurut Asep, setiap tahun pihaknya selalu mendapatkan aduan terkait penyimpangan dana tersebut.

”Saya enggak bisa memastikan. Sebab, harus cek data dulu. Hibah itu selalu menduduki laporan tertinggi selain PBJ, perizinan, kepegawaian dan pengelolaan APBD,” tandasnya. (mg1/rie)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here