jabarekspres.com, CIMAHI – Dalam upaya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di daerah bersama Bupati/Walikota se-Jawa Barat.
Pelaksanaannya, masing-masing kepala daerah menyampaikan rencana program prioritas Kabupaten/Kota pada Tahun 2018 yang akan disinergikan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.
Penyelenggaraan acara dilaksanakan melalui teleconference antara Gubernur Jawa Barat yang diwakili Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar dengan Bupati/Walikota melalui Virtual Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Virtual Musrenbang) Jawa Barat Tahun 2017, Senin (10/4).
Di Kota Cimahi, kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Gedung A Kompleks Pemkot Cimahi Jalan Demang Hardjakusumah Kota Cimahi. Dalam kesempatan tersebut, Plt. Walikota Cimahi, Sudiarto, didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi Tata Wikanta, menyatakan jika Pemkot Cimahi menyampaikan dua program prioritas yang membutuhkan dukungan Pemprov Jabar.
”Intinya secara umum sudah kita sampaikan. Yang jadi penekanan kita yaitu banjir di wilayah Melong dan macet di Leuwigajah, yang akan diurai dengan pembangunan jembatan Double Track,” kata Sudiarto disela-sela pelaksanaan Virtual Musrenbang.
Tata menambahkan, penanganan banjir di wilayah Melong memang menjadi prioritas pihaknya untuk segera dituntaskan. Sebab, warga sekitar selalu mengeluhkan kondisi yang dihadapinya tatkala turun hujan. ”Teknis sudah ditangani Pemprov Jabar. Kita masih menunggu follow up progress, makanya disampaikan pada Musrenbang ini agar lebih diperhatikan Pemprov. Kita berbuat demikian untuk warga Kota Cimahi,” katanya.
Berdasarkan kajian, salah satu syarat untuk menuntaskan banjir di wilayah Melong, Kecamatan Cimahi Selatan yaitu dengan membebaskan lahan guna membuat aliran di sungai menjadi lebih lancar. Menurutnya, permasalahan tersebut harus langsung ditangani pihak provinsi.
”Langsung ditangani provinsi, karena upaya penanganannya itu arus ada pembebasan lahan daerah sepadan sungai. Selama ini volume air yang meluap tidak mampu ditampung oleh sungai,” jelasnya.
Terkait upaya pembuatan jembatan double track di Leuwigajah, juga menjadi priotas untuk segera direalisasikan. Hal tersebut mengingat kondisi jembatan Leuwigajah sudah tidak mampu menampung beban volume kendaraan yang semakin meningkat. ”Sudah menjadi kewenangan provinsi melalui dinas terkait. Kita ikut pendampingannya. Double track itu menjadi salah satu proyek yang sangat urgent, macetnya sudah sering dikeluhkan masyarakat setiap hari,” katanya.
