jabarkekspres.com, BANDUNG – Adanya dualisme kepengurusan dalam tubuh DPD Komite Nasional pemuda Indonesia (KNPI) Jabar membuat Pemprov Jabar melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) turun tangan.
Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Yudha Prawira mengatakan, dualisme kepemimpinan dalam tubuh KNPI harus diakhiri dengan jalam kedua belah pihak dipertemukan untuk berdialog.
Menurutnya, pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada hari Jumat nanti dengan mengundang kedua belah pihak yang berselisih.
“ Kalau memungkinkan kedua kubu yang ada di KNPI ini bisa melakukan dialog untuk mencapai kesepakatan. Apalagi sebentar lagi pada bulan agustus nanti ada Musyawarah daerah,”jelas Yudha ketika ditemui usai acara halal bil halal di Sekretariat KNPI Jabar kemarin (5/7)
Dirinya menilai, Kedua kubu kepemimpinan sebetulnya sama-sama ini memiliki kekuatan hukum. Sehingga, sesuai dengan arahan Gubernur KNPI di Jabar harus bisa bersatu.
Dengan begitu, jalannya Musda nanti menjadi salah satu solusi. Apalagi, masa kepengurusan ketua sekarang akan habis masa Jabatannya
“Kita akan memfasilitasi untuk terselesaikan permasalahan ini.jadi, kalau ini masih terjadi dualisme pemberian dana bantuan keuangan dari Gubernur akan terus menjadi persoalan,”ucap Yudha
Dirinya mengakui, pemberian bantuan keuangan KNPI Jabar dibawah kepemimpinan Saca Suhendi sebetulnya sudah mengusulkan pada 2016 lalu. Sedangkan, KNPI Kubu Aisah waktu itu belum terbentuk.
“ Jadi yang berhak sebetulnya Ketua KNPI pa Saca,”kata Yudha
Disinggung mengenai terhambatnya pencairan anggaran untuk KNPI Jabar dia memaparkan, adanya dualisme menjadi ganjalan dalam pencairan. Untuk itu seharusnya bisa diselasaikan terlebih dahulu. Sehingga, untuk mencapai solusi harus melakukan Musda secara bersama-sama.
“Bahkan bila bu Aisah ikut mencalonkan dipersilahkan ikut bertarung dalam pemilihan ketua KNPI tersebut,”kata dia.
Ditempat sama Wakil Ketua Komisi V Yominus Untung mengatakan, bila dilihat setiap persoalan dalam tubuh organisasi tentu saja akan selalu ada. Namun, dengan adanya dualisme ini tentunya harus diselesaikan dengan secara bijak.
Untung mengakui, untuk kadar legitimasinya dia tidak begitu memahami secara mendalam. Sebab, kedua kubu memegang dua SK berbeda dari Kemkumham
