jabarekspres.com, SOREANG – Untuk kedua kalinya Kabupaten Bandung meraih penghargaan sebagai salah satu daerah yang dianggap peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Asisten Pemerintahan Yudhi Haryanto mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah Kabupaten Bandung selalu berupaya memenuhi hak dasar masyarakat dalam pembangunan.
Penghargaan ini diperoleh dari kerja sama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk saling mendukung dalam mewujudkan kabupaten yang peduli terhadap HAM.
“Saat ini, Kabupaten Bandung dianggap masuk pada kriteria Kabupaten/ Kota yang Peduli Hak Asasi Manusia setelah memenuhi parameter penilaian dengan terpenuhinya hak masyarakat,” jelas Yudhi ketika ditemui kemarin (11/12)
Menurutnya, kriteria didasarkan pada terpenuhinya hak atas kesehatan, pendidikan, hak perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan.
Untuk itu, lanjut dia, sesuai dengan pesan presiden seluruh komponen khususnya para pembuat kebijakan dan birokrat agar senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat bawah.
“Tahun ini kita masih dipercaya sebagai daerah yang menjunjung kepedulian terhadap hak masyarakat. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi presiden melalui menteri Hukum dan HAM dimana dinilai konsisten memperjuangkan rasa keadilan di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Bandung Dadang M. Naser mengungkapkan, Pemkab Bandung sedikit demi sedikit pemerataan pembangunan sudah dilakukan. Sebab, bagaimanapun masyarakat memiliki hak mendapatkan fasilitas pembangunan yang layak dan memadai.
“Pembangunan ini adalah hak masyarakat, bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perlindungan perempuan dan anak juga lingkungan yang berkelanjutan kita upayakan hingga ke daerah pelosok,”uca Dadang.
Dirinya menilai, berhasil atau tidak sebuah pembangunan tentunya berkaitan dengan peran serta masyarakatnya juga. Sehingga, dengan menenerapkan Sabilulungan pola kerja dengan korider kebersamaan bisa terwujud.
“Dan saya mengajak seluruh elemen untuk kerja bersama agar tetap menghadirkan keadilan HAM dan sosial bagi seluruh rakyat di Kabupaten Bandung,” ungkapnya.
Dadang menambahkan, masalah HAM harus dijungjung tingg bukan saja oleh pemerintah tetapi oleh seluruh lapisan masyarakat secara luas.
“Dimana kita semua mengacu pada aturan yang sudah diatur negara dan kita harus hargai itu,” tutup dia. (yul/yan)
