jabarekspres.com, BANDUNG – Belakangan ini isu pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya atau Yogyakarta kembali mencuat kepermukaan dan membuat masyarakat Indonesia bertanya-tanya.
Akan tapi, menurut pengamat ilmu politik dan pemerintahan Universitas Katolik Parahiyangan Asep Warlan Yusuf meyebutkan, pemindahan Ibu kota merupakan isu lama. Dikatakan Warlan, sejak jaman kepemimpinan Presiden RI Pertama, Soekarno sudah ada pemikiran untuk pindah ibu kota.
Secara pemikiran, lanjut Warlan gagasan tersebut bertujuan untuk menyatukan Nusantara dari sisi pemerintahan. ”Jadi tidak bertumpuk semuanya di pulau Jawa terutama Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis,” kata Warlan saat ditemui Jabar Ekspres di kantornya.
Supaya bisa merata ke daerah lain terang dia, maka perlu dipikirkan dan dikaji untuk pindah Ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya atau Yogyakarta.
Di singgung rasional terhadap pemindahan Ibu Kota ini, dia menjelaskan Tergantung pada sistem pengkajian yang komprehensif. ”Dalam pengkajian tersebut patut dilibatkan berbagai aspek termasuk pendanaan untuk membangun Ibu kota baru,” terang dia.
Lanjut Warlan, apakah sanggup Negara yang memiliki banyak hutang lalu dibangun lagi pusat pemerintahan, karena berarti harus siap dengan kantor serta sarana pendukungnya. ”Itu bisa Triliun untuk membangunnya,” terang warlan.
”Pertanyaannya apakah APBN kita cukup mampu untuk membangun itu. Kalau ternyata kita sanggup saya setuju saja pindah ke Kalimantan,” katanya.
Menurut dia, sepanjang di sana sudah dipersiapkan berbagai perangkatnya selama tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan. ”Karena tidak hanya pemerintahan saja tapi lembaga non pemerintah juga perlu pindah kesana,” terang warlan.
Kajian akan melihat kekurangan dan kebaikannya. Serta ancamannya baik secara ekonomi, pemerintahan, hukum dan keuangan. Kalau nyatanya tidak layak jangan dipisahkan.
”Saya fikir belum mencapai kata kelayakan karena dana kita belum cukup besar dan mampu untuk membiayai itu. Kalau mau dipindahkan per instansi. Misalnya Kementerian Pariwisata di Bali, Kementerian Pendidikan di Bogor atau Kementerian Komunikasi di Bandung. Itu juga bisa membantu kepadatan di Jakarta jadi nggak abring-abringan kaditu kadieu,” katanya.
Dia pun mengatakan soal bisnis juga jangan terpusat di Jakarta. Tapi bisa di Bekasi atau Tangerang. ”Itu lebih realistis ketimbang Ibu kota langsung pindah,” terangnya.
