bandungekspres.co.id, BANDUNG – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Jabar akan mengalami keterlambatan pembayaran gaji pada awal tahun ini. Keterlambatan tersebut diklaim terjadi karena beberapa hari lalu Pemprov Jabar baru saja melakukan rotasi Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).
Rotasi itu sendiri terjadi karena adanya aturan Pemerintah Pemerintah (PP) nomer 18 tentang Perangkat Daerah.
Menyikapi hal itu, Gubernur Jawa Barat mengaku, gaji PNS untuk per bulan Desember 2016 telat dalam pembayarannya, namun ketelerlambatan ini dikarenakan adanya proses administrasi struktur perangkat daerah yang berubah yang baru selesai Pengesahan Perda Perangkat Daerah. Sehingga pada akhir tahun ini dilakukan pelantikan Pejabat dan Kepala OPD baru.
”Jadi mengapa tidak di pertengahan januari, karena ini kan urusannya dengan pertanggunjawaban keuangan yang harus dilakukan di akhir bulan Desember,” kata Heryawan ketika ditemui di Gedung Sate, kemarin (4/1)
Untuk mempercepat proses administasi ini, kata pria yang akrab disapa Aher ini, sengaja melakukan pelantikan pada 31 Desember 2016. Dengan harapan, pertanggungjawaban pejabat lama selesai. Terlebih lagi, kepala Biro Keuangan dan pejabat lainnya sudah dilantik. Artinya di awal tahun sudah siap bekerja kembali.
Menurutnya, untuk di Jabar sebetulnya tidak ada keterlambatan. Tapi, kalau terjadi keterlambatan di kabupaten/kota itu karena mekanisme pembentukan perangkat daerahnya mungkin belum selesai. Sehingga berimbas juga pada pertanggungjawaban APBD.
Kendati begitu, untuk Provinsi Jabar sendiri sebetulnya tidak terjadi keterlambatan yang terlalu lama. Bahkan kalaupun ada keterlambatan itu cuma beberapa hari saja. ”Jadi jangan manja banget jadi PNS yang penting harus mengedepankan kewajiban. Bukan malah kendor,” tegas Aher.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa menambahkan, keterlambatan gaji ditargetkan tuntas pada pekan depan. ”Rata-rata sama. Paling lambat sebelum tanggal 10 (cair). Saya baru kontak biro keuangan minggu ini diselesaikan,” kata Iwa
Menurutnya, pasca perubahan puluhan pejabat, proses administrasi baik itu data kepegawaian maupun keuangan mengalami perubahan dan ditargetkan rampung minggu ini. Khusus untuk keuangan, pihaknya tengah memvasilidasi data perorangan untuk menghindari transfer salah alamat.
