Disoal, Proyek The Maj Terhenti

Diduga Tak Berizin dan Rekomendasi

5
FAJRI ACHMAD NF / JABAR EKSPRES
MASIH MASALAH: Warga beraktifitas dilahan terbuka dengan latar belakang pembangunan The Maj, Kota Bandung, Rabu (13/9). Pembangunan Apartemen The maj dihentikan pemerintah lantaran perizinan.

jabarekspres.com, BANDUNG – Pembangunan The Maj Collection Apartment di kawasan Dago Kota Bandung, ternyata tidak memiliki izin dan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, karena pengembang terus melakukan proses pembangunan tanpa menghiraukan peringatan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat malah yang terkena batunya mendapat teguran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI.

Kementerian ATR menengur pemerintah provinsi Jawa Barat lantaran dianggap abai ke salahsatu kawasan resapan air di kawasan Bandung Utara. Kawasan Bandung Utara memang merupakan sebagai kawasan resapan air, namun praktinya saat ini kawasan itu seolah berubah fungsi. Terdapat sejumlah bangunan menjulang tinggi seperti hotel dan apartemen The MaJ Collection Apartement.

Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Dadan Ramdan mengatakan dampak yang dirasakan saat ini, kawasan Bandung Utara mengalami kerusakan lingkungan yang parah dari sebelumnya seperti adanya kekeringan air. ”Pembangunan hotel The MaJ di kawasan Bandung Utara jelas merusak lingkungan karena wilayah resapan air satu-satunya di perkampungan Dago seharusnya tidak dialihfungsikan. Seharusnya menjadi ruang terbuka hijau atau taman,” kata Dadan, ketua Walhi Jawa Barat saat dikonfirmasi, kemarin (13/9).

Akibat alih fungsi lahan itu dari seharusnya menjadi daerah resapan malah menjadi bangunan beton sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan termasuk longsor. ”Sudah terbukti. Selama satu tahun terakhir jelas pertama mengubah alam menimbulkan longsor dan merusak air bawah tanah karena pondasi beton,” lanjut Dadan.

Dadan meyebutkan, pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan dokumen Analis dampak lingkungan (Amdal). ”Kami tidak pernah diajak dan dilibatkan, ujug ujug jadi aja, warga juga ternyata banyak yang merasa keberatan,” ujarnya.

Terang dia, saat ini di Bandung sendiri memiliki sedikit wilayah resapan air, sekitar 12 persen dari luas wilayah  di tambah saat ini berkurang satu Ruang Terbuka Hijau. ”Idealnya dari luas satu daerah adalah 30 persen. Artinya masih kurang, kita sudah meminta agar tidak ada perizinan pembangunan di KBU,” tegas Dadan.

Dadan pun berharap pemerintah provinsi dan kota dapat bertindak tegas. Jika benar-benar telah melanggar aturan maka harus dibongkar dan dikembalikan menjadi hutan lindung. ”Pertanyaannya berani nggak?” Tanya Dadan.

Sejak adanya teguran pada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pembangunan apartemen The MAJ Collection dihentikan sementara. Penghentian di sambut suka cita warga sekitar, apalagi mereka semenjak pembangunan itu di mulai mengaku merasa terganggu.

Salah seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya, mengatakan pembagunan sudah dilakukan sejak dua tahun lalu. Akibat pembangunan tersebut diakui dia cukup mengganggu kenyamanan warga.

”Kalau ada pengerjaan suka bising, jadi mengganggu warga. Di sekitar juga ada beberapa rumah warga yang diperbaiki karena menimbulkan retak retak di dinding rumah, termasuk saya (rumahnya retak) sudah dua kali,” ungkapnya ketika ditemui di Kawasan Dago Atas.

Selain itu sebut dia, sumur warga juga sejak pembangunan proyek tersebut secara perlahan-lahan mengalami kekeringan. ”Sumur warga juga ada yang sedikit demi sedikit kekeringan sehingga mulai agak kesulitan air. Di tambah sekarang musim kemarau,” katanya.

Andri Nurdin, kepala Seksi Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan Distaru memberikan tanggapan terkait persoalan itu. Dia berkilah perihal Apartemen The MAJ lebih baik ke DPMPTSP,  karna Apartemen The MAJ sudah berizin. ”Kita sedang memeriksa eksisting di lapangan yang akan menjadi pertimbangan tindakan lebih lanjut,” terangnya.

Akan tapi sampai saat ini belum ada kepastian karena masih tahap pemeriksaan sehingga belum bisa diketahui hasilnya. ”Belum ada hasil sampai hari ini,” tambahnya

Semtara itu Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial menyampaikan perizinan yang di keluarkan terhadap pembangunan tersebut dikeluarkan bukan seizin di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil dan Oded. ”Tiga hari menjelang kita dilantik izin itu sudah keluar,” jelas Oded.

Oded M. Danial mengatakan, pihaknya sudah menginstruksikan ke instansi terkait untuk melakukan pengecekan ke proyek apartemen. Hasil pengecekan tersebut rencananya akan diperoleh paling lambat dalam dua minggu ke depan.

”Kami sudah memberikan surat jawaban ke kementrian yang mana permintaan kepada pihak Kota Bandung untuk menghentikan sementara. Prinsipnya berdasarkan dari persyaratan perizinan, setelah evaluasi perizinan ditandatangani 13 September 2013 semua sudah lengkap,” tuturnya.

Namun yang menjadi persoalan lanjut Oded, apakah pelaksanaan dari pembangunan proyek tersebut sudah sesuai dengan perizinan.”Semua itu masih tahap pemeriksaan,” pungkasnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengatakan surat teguran merupakan buntut dari kesalahpahaman. Sebab, Pemprov Jabar tak pernah memberi rekomendasi izin untuk melakukan pembangunan. ”Surat teguran intinya mempertanyakan kenapa kami (Pemprov Jabar) tidak mencegah. Kami tahunya sudah dibangun. Padahal dari awal kami tidak memberikan rekomendasi,” ujarnya.

Saat ini, Pemprov sudah melakukan tindakan penghentian pembangunan, lengkap dengan garis polisi. Rencananya, Deddy akan mengundang pihak kementerian untuk menjelaskan persoalan yang sebenarnya.

Deddy mengutarakan rekomendasi itu dikeluarkan Pemkot Bandung. Jadi, walikota lah yang harus melakukan pengawasan. Dia mengungkapkan, sebelum proyek dibangun, perusahaan menjamin akan mengatur kompensasi lahan. Namun nyatanya, ketentuan sesuai Perda No 2/2016 tak kunjung direalisasikan. “Makanya tidak dikasih rekomendasi oleh kami,” ucapnya.

Selain The Maj, sejumlah hotel yang melanggar direncanakan segera didorong menjadi kasus hukum pengadilan agar menjadi pelajaran bagi perusahaan nakal. “Ada Hotel di Pakuan, termasuk hotel di Ciumbuleuit (yang bermasalah). Kami akan dorong menjadi kasus hukum,” terangnya. (pan/ign)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here