PDIP-Golkar Sulit Koalisi

jabarekspres.com, BANDUNG – Koalisi antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar di Kabupaten Bandung Barat sulit dibangun menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Padahal, PDI Perjuangan dengan Golkar di tingkat Jawa Barat sudah terbangun koalisi dalam menghadapi Pilgub Jawa Barat.

Bahkan, DPD Golkar Jawa Barat menginstruksikan 16 DPD Golkar kota/kabupaten untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Hal itu berdasarkan surat bernomor B-78/GOLKAR/VIII/2017 tentang Instruksi tersebut ditandatangani Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi tanggal 14 Agustus 2017.

Sulit terbangun koalisi antara dua partai tersebut lantaran memiliki ”jagoan” masing-masing untuk maju menjadi orang nomor satu di Kabupaten Bandung Barat lima tahun ke depan. Tak hanya itu, sulitnya koalisi dua partai besar itu dikarenakan memiliki historis panjang. Tercatat, sejak Kabupaten Bandung Barat terbentuk tahun 2007 dan penyelenggaraan Pilkada pertama di KBB tahun 2008, kedua partai ini selalu berseberangan. Akhirnya selama dua kali penyelenggaraan Pilkada di KBB tahun 2008 dan 2013, Golkar dan PDI Perjuangan selalu bersaing.

Di Pilkada KBB 2008, Golkar berkoalisi dengan PKS mengusung Haris Yuliana-Agus Yasmin. Pasangan ini kalah dari Abubakar-Ernawan yang diusung oleh PDI Perjuangan dan koalisi gabungan partai Islam dalam naungan Kibar. Kemudian, pada 2013 Golkar bersanding dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan beberapa partai Islam lainnya yang mengusung Erni Rusyani Ernawan-Samsul Ma’arif dengan jargon ESA MANTAP. Golkar kembali harus mengakui keunggulan pasangan Abubakar-Yayat T Soemitra yang diusung oleh PDI Perjuangan.

Terkait hal itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat Doddy Imron Cholid secara diplomatis mengatakan, pihaknya mengaku terbuka untuk berkoalisi dengan partai manapun di Kabupaten Bandung Barat termasuk dengan PDI Perjuangan. Sebab, kata dia, koalisi itu ada yang bisa, ada yang tidak, karena dinamika dan pertimbangan di daerah pun menjadi pertimbangan. ”Koalisi dengan siapapun siap dibangun, asalkan kader Golkar posisi calon bupati,” tegasnya, kemarin.

Di Pilkada 2018, Golkar telah memastikan posisi bupati. Itu artinya, jika ada partai yang ingin berkoalisi maka harus mau menerima keputusan tersebut. Golkar di Kabupaten Bandung Barat tidak mau kadernya di posisi wakil bupati. Hal itu sudah menjadi keputusan bulat DPD dan DPP dengan tujuan agar Golkar bisa sukses pada Pilkada Serentak 2018.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan