Pastikan Revisi PM 26 Berlaku 1 November

15
EVAKUASI WARGA: Kapolsek Bunta Iptu Candra bermodalkan sebatang kayu untuk menahan beban saat menyeberang sungai

jabarekspres.com, JAKARTA – Pemerintah melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri (PM) Perhubungan 26/ 2017. PM yang mengatur tentang tata cara Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek atau taksi online itu rencananya akan mulai diberlakukan pada 1 November mendatang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, ada sembilan poin yang direvisi dalam PM tersebut.  ”Dalam rumusan ini ada sembilan substansi yang diatur yaitu mengenai agrometer taksi, tarif, wilayah operasi, kuota atau perencanaan kebutuhan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili TNKB, SRUT, dan peran aplikator,” papar Budi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perhubungan, kemarin (19/10).

Budi menjelaskan, poin yang membahas mengenai tarif batas bawah dan menjadi poin terpenting. Tarif batas bawah akan melindungi penumpang sekaligus perusahaan angkutan. Pada poin lain mengani peran perusahaan aplikasi, Budi juga menegaskan, perusahaan aplikasi tidak boleh memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

Aturan tersebut, kata Budi, diharapkan bisa menghindari monopoli oleh satu pihak. Aturan itu juga harus diterapkan agar terjadi kesetaraan. ”Dengan kesetaran ini, semua pihak bisa hidup berdampingan. Kami juga sudah memikirkan bagaimana untuk mengontrol berlakukan tarif batas bawah dan atas ini, nanti juga akan ada transisi waktu,” ungkap Budi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan yang turut hadir pada konferensi pers itu juga melontarkan hal serupa. Dia mengatakan, rumusan revisi peraturan memang dihadirkan untuk kesetaraan.

”Kami ingin melihat adanya keseimbangan. Jangan sampai ada yang ke pengadilan lagi atau lain sebagainya. Saya udah bicara sama teman-teman Go-jek, Uber, kita juga melihat untuk ketertiban semua, jangan sampai ada aneh-aneh lagi,” tutur Luhut.

Luhut menegaskan, rumusan tersebut sudah melalui pertim,bangan panjang. Termasuk masukan dari semua pihak terkait. Aturan tersebut merupakan jalan tengah untuk kebaikan semua pihak. Dia mengatakan, hal-hal seperti itu merupakan hal yang muncul sebagai dampak dari berkembangnya teknologi.

”Saat saya jadi Menkopolhukam, ini tidak diantisipasi. Ke depannya, masih banyak lagi hal yang belum ditangkap undang-undang 10-20 tahun lalu. Harus ada perbaikan dan penyesuaian undang-undang agar mengikuti perkembangan teknologi,” kata pria 70 tahun itu.

Di luar sembilan poin yang menjadi panduan untuk para penyelenggara angkutan taksi online, Budi mengatakan ada tiga hal yang berbeda dengan PM 20/2017 sebelumnya yang telah dicabut Mahkamah Agung (MA). Ketiga poin tersebut mengenai aturan adanya stiker ASK (Angkutan Sewa Khusus), SIM umum bagi para pengemudi, asuransi untuk pengguna dan pengemudi, dan kewajiban aplikasi memberikan akses Digital Dashboard kepada direktur jenderal, kepala badan, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Menkominfo Rudiantara mengatakan, pemberian akses digital dashboard perlu dilakukan agar pemerintah bisa memonitor pergerakan taksi online di lapangan. ”Misalnya nih sudah ditentukan kuotanya 10 mobil. Tahunya di dashboard ada 15 mobil. Itu langsung kami tanyakan ke penyedia aplikasinya. Kok ini jadi 15? Kan harusnya 10,” kata Menkominfo Rudiantara.

Budi menuturkan, nantinya revisi PM 26/2017 itu juga akan mengatur sanksi jika ada yang tidak mau mengikuti aturan. Untuk pelanggaran yang dilakukan perusahaan aplikasi, Kemenkominfo yang nantinya akan berwenang melakukan teguran. Sementara untuk pelanggaran yang dilakukan perusahaan penyedia angkutan online, teguran akan dilakukan oleh Kemenhub. ”Ya tentunya nanti akan ada semacam sanksi-sanksi apabila mereka tidak bisa memenuhi,” ujar Budi.

Sementara itu, Ketua Umum Organda Andrianto Djokosoetono mengajak semua pihak untuk tetap kondusif. Andrianto menyetujui jika ada aturan yang menyerupai PM 26/2017. Alasannya agar tetap ada keseimbangan. Tidak ada yang merasa dirugikan.

Ketika ditanya mengenai peraturan baru yang tengah digodog Kemenhub, Andrianto mengaku tidak keberatan. ”Semua kan butuh aturan. Kita ikuti saja sesuai aturannya,” ucapny.

Sekjen Dewan Pengurus Pusat (DPP) Organda Ateng Aryono menambahkan jika hingga berita ini ditulis, pihaknya belum perhan melihat revisi PM 26 yang akan digunakan untuk menggantikan peraturan tersebut. ”Kami belum lihat PM persisnya,” ujarnya.

Walaupun demikian, dia telah melihat butir-butir yang akan diperbaharui. Menyikapi hal itu Ateng merasa masih ada ketimpangan. Pasalnya, perusahaan aplikasi tidak dipersyaratkan harus ijin ke Kemenhub. ”Mereka “dagang” yang komoditinya angkutan umum, tapi seolah Cuma dikasih rambu larangan. Padahal dari kapapun mereka eksism larangan (PM 32/2016 atau PM 26/2017) selalu diterjang, tanpa peduli aturan,” ujarnya.

Besar harapannya jika revisi peraturan menteri tersebut harus adil dan setara antara angkutan umum konvensional dengan angkutan online. Selain itu, kejelasan dan kepastian hukumnya pun harus benar-benar ditaati. ”Mengingat (peraturan menteri sebelumnya) belum pernah ada penegakannya,” katanya.

Sementara itu, menanggapi tentang revisi peraturan angkutan transportasi online Head of Communication Uber Indonesia Dian Savitri mengaku, pihaknya belum bisa memberi banyak komentar.

”Saat ini kami masih mengkaji revisi tersebut sehingga belum dapat memberikan informasi lebih lanjut. Kehadiran aplikasi berbagi tumpangan (Ridesharing) memberi manfaat bagi Indonesia dan kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan kerangka kebijakan yang mengedepankan manfaat bagi penumpang dan mitra pengemudi,” papar Dian.

Head of Public Affairs Grab Indonesia Tri Sukma Anreiannon, sebagai perusahaan Grab berkomitmen untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan pemerintah melalui PM 26/2017 itu. Namun, terkait tarif batas atas dan batas bawah, dia belum bisa memberikan komentar.

”Kita tadi dengar bahwa pemerintah akan menetapkan tarif atas dan bawah. Tapi angkanya berapa berdasarkan peraturan yang baru ini juga kita belum tahu. Jadi pada intinya, sebagai perusahaan yang baik kita akan mengikuti apa yang ditetapkan pemerintah,” tuturnya. (and/lyn/agf/rie)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here